Brussel (ANTARA) - Uni Eropa pada Senin mengatakan rancangan undang-undang Polandia yang menurut para kritikus bertujuan untuk membungkam saluran berita yang kritis terhadap pemerintah, menimbulkan risiko besar bagi kebebasan media dan pluralisme.

Secara tidak terduga, melalui parlemen pada Jumat, pengesahan rancangan undang-undang itu akan memperketat aturan seputar kepemilikan asing atas media, khususnya yang mempengaruhi kemampuan beroperasi saluran berita TVN24, yang dimiliki oleh perusahaan media AS Discovery Inc.

"Kami mengikuti perkembangan terakhir dengan prihatin," kata juru bicara Komisi Eropa pada konferensi pers di Brussel.

Komisi itu mengharapkan negara-negara anggota EU untuk memastikan kebijakan dan undang-undang mereka tidak merusak komitmen mereka untuk memastikan sektor media yang bebas, independen dan beragam, katanya.

RUU itu, yang belum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Andrzej Duda, telah memperburuk hubungan antara negara anggota NATO, Polandia, dan Amerika Serikat pada saat ketegangan meningkat di Eropa timur atas apa yang dilihat beberapa negara sebagai agresivitas yang meningkat oleh Rusia.

Komisi Eropa mengatakan akan mengikuti perkembangan di Polandia dengan cermat karena rancangan undang-undang itu dapat menyebabkan perubahan paksa atas struktur kepemilikan perusahaan media.

"Pemungutan suara yang berlangsung pada Jumat memberikan tekanan lebih lanjut pada sektor media di Polandia ... Ini dapat menyebabkan pembatasan kebebasan media di Polandia. Kehidupan media sudah menderita di bawah politisasi yang berkembang," kata juru bicara itu, seraya mencatat protes nasional terhadap RUU itu selama akhir pekan.

Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa di Polandia telah lama mengatakan bahwa kelompok media asing memiliki terlalu banyak kekuatan di negara itu dan mendistorsi debat publik.

Para kritikus mengatakan langkah melawan kelompok media asing adalah bagian dari agenda yang semakin sewenang-wenang yang telah menempatkan Warsawa berselisih dengan Brussel atas hak-hak LGBT dan reformasi peradilan.

Sumber: Reuters
Baca juga: Irlandia "sangat kecewa" dengan perkembangan hukum Polandia
Baca juga: Uni Eropa sebut Polandia "bermain api"
Baca juga: Polandia dilanda krisis konstitusi, ribuan orang turun ke jalan

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021