"Program BSPS diperuntukkan untuk warga miskin yang belum memiliki rumah. Dengan program ini, masyarakat sangat terbantu sebab dengan mengandalkan penghasilan sendiri, akan sulit menempati rumah layak huni dalam waktu cepat," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD tersebut, di Gorontalo, Rabu.
Olehnya, program pemerintah ini memberi solusi bagi warga miskin untuk mendapatkan rumah layak huni.
DPRD pun kata dia, memberikan dukungannya terhadap program BSPS agar terus berkelanjutan.
Mengingat masih banyak kepala keluarga (KK) tersebar di 11 kecamatan atau sekitar 6.450 KK, yang belum memiliki rumah layak huni.
Bahkan ada 1 rumah yang dihuni oleh lebih dari 1 KK. "Kondisi ini cukup memprihatinkan, sehingga perlu diberikan sentuhan langsung," katanya.
Ia pun mengaku sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang terus mengalokasikan bantuan rumah layak huni, termasuk memperjuangkannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar program BSPS terus teralokasikan ke daerah ini.
Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ditambah lagi, DPRD ikut mengaspirasikannya melalui DPR RI.
Sebab setiap KK miskin dapat terbantu melalui program tersebut. Sehingga mereka (warga) dapat berkonsentrasi meningkatkan perekonomiannya untuk keperluan rumah tangga lainnya, khususnya dalam pendidikan anak maupun pemenuhan sandang dan pangan keluarga.
Tahun 2022 nanti, diharapkan program BSPS kembali mengucur ke daerah ini.
"Minimal 2.000 unit rumah bantuan bisa disalurkan kepada warga miskin di 11 kecamatan. Kami selaku anggota DPRD akan ikut memperjuangkannya," kata Mikdad.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2021
