"Mereka (Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut dan Aceh) tidak panik," katanya di Medan, Sabtu.
Pada Jumat (9/9), kata Agung, pihaknya telah meninjau langsung beberapa daerah di Sumut dan Aceh yang mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter (SR) yang terjadi Selasa (6/9) dinihari.
Ia mencontohkan sejumlah lokasi di Kota Subulussalam dan Singkil di Aceh serta Kabupaten Pakpak Bharat di Sumut.
Dari peninjauan itu diketahui jika Pemprov Aceh dan Sumut serta Pemkab/Pemkot yang daerahnya mengalami kerusakan telah bertindak sesuai standar dalam memberlakukan tanggap darurat.
Diantaranya dengan melibatkan warga untuk menampung dan membantu warga lain yang menjadi korban dan mengalami kerusakan rumah.
Setelah itu, Pempro/Pemkab/Pemkot setempat menyerahkan sejumlah bantuan untuk warga yang bersedia memberikan tumpangan tersebut.
"Setelah ditampung, baru pemerintah memberikan bantuan. Baik makanan, minuman, mau pun perawatan yang cukup," katanya.
Kebijakan untuk tidak menempatkan warga yang mengalami kerusakan rumah itu di posko atau tenda penampungan dinilai cukup bagus dan layak diberikan apresiasi.
Bagusnya lagi, kata Agung, Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut dan Aceh yang mengalami kerusakan itu tidak bersikap panik atas bencana alam tersebut.
Meski kepanikan itu dinilai wajar dan masih manusiawi tetapi sikap tenang tersebut memberikan efek yang positif bagi masyarakat yang menjadi korban gempa.
"Karena mereka tidak panik, masyarakat yang di bawah menjadi tenang," kata mantan Ketua DPR itu.
Menurut Agung, berdasarkan laporan awal diketahui adanya seratusan rumah yang rusak ringan, puluhan rumah yang rusak sedang dan berat, serta enam orang luka-luka dan dua meninggal dunia akibat gempa tersebut.
Demikian juga dengan kerusakan sejumlah fasilitas umum seperti mesjid, gereja, sekolah, dan puskesmas yang rusak akibat gempa itu.
Sebagai bantuan tanggap darurat atas gempa yang terjadi, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1,2 miliar atau masing-masing Rp600 juta untuk Sumut dan Aceh.
Namun pemerintah akan melakukan penilaian dan penelitian lebih jauh sebelum memberikan bantuan lain guna proses rehabilitasi dan rekonstruksi atas kerusakan yang terjadi.
Jika penilaian dan penelitian itu telah dilakukan, pemerintah akan memberikan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk perbaikan fasilitas umum.
"Kalau untuk rumah warga, akan diberikan dana stimulasi tetapi jumlahnya belum ditentukan," katanya.
Namun sebagai anggaran, politisi dari Partai Golkar itu memperkirakan Rp1 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak sedang.
"Sedangkan rumah yang rusak berat sebesar Rp15 juta. Namun itu masih gambaran," kata Agung.
(T.I023/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
