Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Garut itu mengungkapkan kekecewaan mahasiswa terhadap DPRD Garut yang hanya menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati, kemudian menyerahkannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
Menurut mahasiswa tindakan DPRD Garut kitu tidak profesional karena tidak terlebih dahulu mengkaji alasan Diky Chandra mundur dari jabatannya sehingga publik mengetahuinya.
"Sayangnya DPRD selaku badan legislatif tidak menjelaskan secara pasti pengunduran diri Diky Chandra, sehingga DPRD seperti `tukang pos," kata koordinator aksi Salim Sadi.
Persoalan tersebut, kata Salim, semestinya mendapatkan perhatian serius dari DPRD, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri sesuai yang diamanatkan Undang-Undang.
"Gubernur dan Mendagri seharusnya mampu memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di Pemkab Garut saat ini. Kepastian hukum wakil Bupati harus menjadi prioritas," katanya.
Aksi mahasiswa tersebut dikawal ketat puluhan polisi hingga mereka membubarkan diri dengan tertib.(*)
KR-FPM/Y003
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
