Ini adalah bentuk serap aspirasi yang kami harapkan output dari peserta."Jakarta (ANTARA News) - MPR kembali menyoroti ketimpangan dalam pembangunan nasional saat menggelar kegiatan pelatihan untuk pelatih (training of trainers/ ToT) Sosialisasi Empat Pilar --Pancasila, UUD45, NKRI & Bhineka Tunggal Ika-- bagi sekira 100 dosen perguruan tinggi swasta dan negeri se-Jawa Tengah, Sabtu.
Anggota MPR yang hadir dalam diskusi itu, Mohammad Toha, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan ajang menyerap aspirasi dari peserta, sehingga diharapkan nantinya ada solusi dari permasalahan bangsa yang terjadi.
“Kami MPR memberikan wacana-wacana dan permasalahan bangsa yang terjadi di masyarakat Indonesia dan kami serahkan kepada peserta untuk didiskusikan dan dicari solusi yang terbaik dan dipresentasikan pada akhir sesi nanti. Ini adalah bentuk serap aspirasi yang kami harapkan output dari peserta,” catatnya, seperti dalam keterangan tertulis MPR.
Dalam forum ToT Empat Pilar itu sejumlah dosen menilai pemerintah cenderung masih memanjakan kota dan meminggirkan daerah dalam kuantitas dan kualitas pembangunan ,seperti infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.
Kendati demikian, sebagian peserta lain berpendapat bahwa pasca-reformasi, pemerintah telah berusaha agar pembangunan nasional menyentuh daerah-daerah terpencil secara merata. Mereka sepakat pembangunan yang merata membutuhkan proses.
Selain itu, ruh kenegarawanan dan kebangsaan yang sudah mulai memudar pasca-reformasi juga menjadi sorotan peserta ToT Empat Pilar.
Sebagian dosen menilai, para pejabat dan elite pemerintahan sering mempertontokan hal-hal yang tidak pantas, seperti saling memfitnah, menghujat atau saling baku hantam.
Padahal, mereka berpendapat, pejabat dan elite pemerintahan adalah garda terdepan dalam implementasi nilai-nilai luhur bangsa.
Hanya saja, para pejabat dan elite tersebut tidak lagi melihat dan menghargai sifat dan karakter para pendahulunya para pendiri negara Indonesia.
Selain itu, peserta ToT juga kembali menyoroti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Masyarakat dinilai banyak mempermasalahkan sakralnya Pancasila. Bahkan, ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi menurut persepsi masing-masing, sehingga forum membahas idelogi bangsa dan negara perlu terus diperkaya.
Peserta ToT juga membahas era globalisasi. Dalam hal ini Pancasila dinilai sangat terbuka bahkan Pancasila mampu sebagai perekat perbedaan yang sangat kompleks. Pancasila juga dapat dijadikan parameter sehingga apa yang masuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang mencerminkan bangsa dan negara Indonesia.
Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
