Medan (ANTARA News) - Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta serius menyiapkan diri untuk berlangsungnya ujian nasional berbasis komputer yang dewasa ini masih dilakukan secara terbatas.

"Belum semua daerah menganggarkan dana pendidikan seperti yang diharapkan minimal 20 persen dari anggaran. Jadi itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah," kata anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan di Medan, Sabtu, di sela-sela peninjauan kesiapan sejumlah SMP sederajat yang akan melakukan UN awal pekan depan.

Salah satu yang ditinjau adalah Sekolah Cinta Budaya di Kabupaten Deliserdang yang lahannya bersengketa.

Sekolah itu salah satu sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompter (UNBK)

Ia memberi contoh, Pemprov Sumut sendiri masih menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sekitar 2,5 persen.

Komisi X, kata dia, menyadari soal keterbatasan anggaran di daerah. Namun, peningkatan anggaran pendidikan itu sangat penting dilakukan di daerah untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusi (SDM).

SDM andal, ujar Sofyan Tan yang politisi PDIP itu, sangat diperlukan untuk semakin siap menghadapi persaingan dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kalau SDM tidak bisa bersaing maka pekerja lokal akan tergerus dengan warga asing yang sudah bebas bekerja di dalam negeri.

"Diharapkan daerah bisa mengikuti target bahwa pada 2019 semua UN sudah UNBK," katanya.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menegaskan, Pemprov Sumut berupaya terus meningkatkan jumlah sekolah yang UNBK dengan berbagai cara termasuk minta dukungan pemerintah pusat.

Pelaksanaan UNBK tingkat SMP sederajat di Sumut masih diikuti 14 sekolah dan untuk pertama kali di Sumut.

Adapun peserta UN SMP, MTs, dan Program Paket B di Sumut tahun 2016 sebanyak 483.104 orang.

Jumlah itu terdiri antara lain dari Kota Medan sebanyak 87.153 siswa pada 864 sekolah, Pematangsiantar 15.647 siswa (125 sekolah), Binjai 12.338 siswa (123 sekolah), dan Tebingtinggi 7.738 siswa (77 sekolah).

Kota Tanjungbalai diikuti 6.515 siswa pada 60 sekolah, Sibolga 5.054 siswa (44 sekolah), Padangsidempuan 10.258 siswa (89 sekolah), dan Gunungsitoli 5.942 siswa di 77 sekolah, serta Kabupaten Deliserdang 49.735 siswa (683 sekolah).

"Sebagai Plt Gubernur Sumut, saya sudah memerintahkan agar semua jajaran mengawal dan mendukung UN SMP sederajat itu berjalan lancar seperti untuk SMA sederajat sebelumnya," katanya..

Pemprov Sumut harus mewujudkan pelaksanaan UN yang kredibel dan semuanya harus berlaku jujur dan objektif untuk mendukung slogan UN yang dicanangkan Kemendikbud yaitu "Prestasi Perlu, Jujur Harus".

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016