Hal itu karena, kata Erwin dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, moratorium itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, terutama perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan sudah berinvestasi.
"Kita harus memberikan kenyamanan sehingga investasi bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor properti merupakan simbol bergeraknya ekonomi suatu negara," katanya.
Erwin mengingatkan, akan ada dampak negatif bagi perekonomian Indonesia jika reklamasi dibatalkan karena pemerintah bisa dianggap tidak memberikan kepastian hukum sehingga berpotensi merusak kepercayaan investor.
"Situasi ini akan menyulitkan pemerintah yang kini sedang berusaha untuk mendorong masuknya investasi, baik dari investor asing maupun dalam negeri," katanya.
Menurut dia, pembatalan sebuah proyek yang sudah diputuskan pemerintah, tentu akan mengharuskan untuk memberikan kompensasi kepada pemegang izin reklamasi, termasuk ancaman kebangkrutan perusahaan yang mungkin muncul dengan efek domino yang cukup berat.
"Karena itu perlu dipikirkan dan harus ada solusi. (Penghentian reklamasi) efeknya bisa sangat banyak," ujarnya.
Erwin juga menyebutkan di seluruh dunia properti adalah urat nadi perekonomian.
Ia mencontohkan kota Dubai di Uni Emirat Arab (UEA). Kota padang pasir itu kini tumbuh menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia setelah mengembangkan sektor properti, diantaranya melalui proyek reklamasi.
Oleh karena itu, Kadin meminta pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi dan mendorong bisnis properti nasional terus bertumbuh karena jika terhenti, sektor usaha pendukung lainnya akan terkena dampak buruknya.
"Industri properti itu menggerakkan semua lini bisnis. Ibarat sebuah rumah, di dalamnya berisi ratusan item, sehingga efek dominonya banyak. Semakin banyak pembangunan properti, ekonomi kita akan maju," kata Erwin.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan hingga kuartal II 2016 realisasi investasi mencapai Rp151,6 triliun. Rinciannya, Rp99,4 triliun investasi asing dan Rp52,2 triliun investasi dalam negeri. Jumlah itu naik 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
