... itu harus menjadi perhitungan. Harus ada skenario paling sulit yaitu dari ditunda menjadi tidak bisa dibayar. Ini soal perhitungan uang, sehingga tidak bisa kita melakukan skenario sangat optimis...
Jember, Jawa Timur (ANTARA News) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) Jawa Timur mengeluhkan penundaaan Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi itu kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Jember, Jawa Timur, Sabtu.  

Pemerintah telah memutuskan menunda pencairan DAU akibat serapan anggaran di daerah setempat rendah, dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/2016. 

Untuk Jawa Timur, penundaan pencairan DAU sejumlah kabupaten/kota sebesar Rp2,6 triliun dan Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama di Jawa Timur, sebesar Rp247 miliar.

Koordinator Wilayah Apkasi Jawa Timur, Faida, di Jember, Sabtu, mengatakan, banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan penundaaan DAU itu dan keluhan pemerintah kabupaten di Jawa Timur merupakan hal wajar.

"Pemotongan DAU Jember cukup besar dan hanya selisih sedikit dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang nominalnya sekitar Rp302 miliar," ucap perempuan bupati pertama di Jember itu.

Menanggapi hal itu, Soekarwo justru mengkritik, bahwa seharusnya pemerintah kabupaten/kota tidak hanya mengeluh karena pemerintah provinsi juga kena penundaan pencairan DAU.

Pakde Karwo --sapaan akrab Soekarwo-- menyarankan agar pemerintah daerah memakai skenario paling sulit, di antaranya menunda pembelian barang dan jasa.

"Kenyataan itu harus menjadi perhitungan. Harus ada skenario paling sulit yaitu dari ditunda menjadi tidak bisa dibayar. Ini soal perhitungan uang, sehingga tidak bisa kita melakukan skenario sangat optimis. Kenyataan harus masuk dalam perhitungan," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016