"Ini khusus di RW 014 saja, karena di situ ada tiga apartemen dan hampir lima komplek perumahan mewah. Tetapi sebetulnya ada juga pengelola komplek perumahan yang kooperatif dan mau memberikan soft copy KTP warga sehingga masuk DPT," kata Aswita kepada ANTARA News pada Kamis petang.
"Masalahnya tidak semua pengelola perumahan peduli dan kooperatif, sedangkan petugas kami cuma sedikit, satu RT dua orang," ujarnya menambahkan.
Aswita menuturkan petugas PPS Cengkareng Timur bahkan kerap mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan saat menjalankan tugasnya memutakhirkan daftar pemilih, seperti dianggap meminta sumbangan.
"Kadang kalau masuk ke komplek perumahan sering mendapat jawaban, 'maaf ya tidak menerima sumbangan'," kata Aswita.
Dari laporan para petugasnya, Aswita juga mendapati sulitnya memutakhirkan daftar pemilih di apartemen dan komplek-komplek perumahan mewah.
"Bahkan ada cerita dari salah satu petugas kami, kalau masuk ke komplek perumahan itu yang pertama menemui satpan, yang kedua ditemui anjing dan ketiga ditemui pembantu," kata Aswita.
"Setelah ketemu pembantu kemudian dihadapkan dengan majikannya, diminta Kartu Keluarga malah dijawab 'aduh KK saya sedang di bank ya, nanti saja,', padahal untuk data pemilih kan dibutuhkan KK sesuai syarat KPU," tuturnya.
Belakangan pada hari pemungutan suara, di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW 014 terjadi kesalahpahaman antara warga dengan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang videonya beredar viral di sejumlah media sosial.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
