Menteri Urusan Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Ath-Thani pada Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal GCC Abdul Latih Bin Rashid Az-Zayani. Surat tersebut berisi persyaratan negerinya agar Qatar tidak keluar dari GCC.
Ath-Thani mengatakan Qatar berkomitmen pada konvensi dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan memerangi terorisme dan pendanaannya, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi. Ia menambahkan Qatar takkan merundingkan kedaulatannya.
Ia menambahkan negaranya akan memberi waktu tiga-hari buat negara Teluk lainnya untuk mencabut "blokade" yang dijatuhkan atas Qatar dan membayar ganti-rugi bagi kerugian politik serta ekonomi.
Setelah tenggat tersebut, Qatar secara resmi akan mengumumkan penarikan diri dari GCC, demikian isi surat itu.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Qatar pada akhir Juni, termasuk penutupan stasiun televisi Al-Jazaeera, dihentikannya pendanaan dan dukungan buat terorisme, dan penurunan hubungannya dengan Iran, sebagai prasyarat utama bagi diakhirinya boikot mereka.
(Baca juga: Qatar kejar kompensasi dampak "blokade" negara Teluk)
Keempat negara tersebut berikrar akan melakukan tindakan politik, ekonomi dan hukum lebih lanjut guna memperketat cengkeraman atas Doha, setelah Qatar menolak untuk menerima tuntutan itu.
Mereka dijadwalkan menyelenggarakan pertemuan lain tingkat menteri luar negeri di Bahrain dalam waktu dekat guna membahas langkah berikutnya, setelah pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir, pada 5 Juli.
Sebagai tanggapan, Qatar telah membantah sebagai "tak berdasar" tuduhan blok pimpinan Arab Saudi bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Telah beredar spekulasi bahwa Arab Saudi, UAE dan Bahrain akan berusaha mengusir Qatar dari Dewan Kerja Sama Teluk --yang memiliki enam anggota-- atau bahkan membahayakan keanggotaan Qatar di Liga Arab.
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
