"Sepanjang tahun ini dunia peradilan kita berada dalam tarikan yang luar biasa yaitu pusaran politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik di seputar kasus-kasus tersebut," ujar Aidul di Gedung Komisi Yudisial Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu aidul mengatakan bahwa Tahun 2017 adalah tahun independensi peradilan.
Aidul mengatakan bahwa tingginya tekanan dan pengaruh politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas hakim supaya putusan hakim memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat," ujar Aidul.
KY juga mencatat tekanan yang ditujukan langsung kepada hakim juga terjadi, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya.
Lebih lanjut Aidul mengatakan bahwa pihaknya banyak menerima laporan terkait hakim-hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut. Dia katakan bahwa pihaknya menerima semua laporan namun KY tidak akan memihak.
"Kami hanya bertugas untuk memastikan agar peradilan tetap dalam rel independensi dan hakim bersikap imparsial," pungkas Aidul.
Pada tahun 2017 sejumlah kasus hukum yang banyak menyita perhatian publik adalah kasus persidangan "kopi bersianida" dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, kasus Buni Yani, dan terakhir adalah kasus KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto.
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
