Presiden tekankan peningkatan komunikasi publik awasi PSN

id psn

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbicara dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menekankan agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan sehingga warga memahami manfaat pembangunan yang tengah dilakukan serta turut mengawasinya.

"Agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat. Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki kemudian ikut mengawasi, memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Rapat Terbatas bertopik Evaluasi Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin.

Menurut Jokowi, peran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil proyek strategis nasional juga penting dilakukan untuk pembangunan bangsa.

Dalam membangun PSN di sejumlah daerah, Kepala Negara mengusulkan perlu model pembiayaan alternatif dan kreatif sehingga menarik minat investor untuk membiayai proyek itu.

"Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN, jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta terutama swasta swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan," ujar Presiden.

Baca juga: Presiden minta PSN terintegrasi pembangunan daerah
Baca juga: Pemerintah rampungkan enam proyek strategis selama 2017


Setiap proyek strategis nasional diharuskan Presiden dapat memberikan dampak kepada peningkatan nilai tambah bagi pergerakan perekonomian di daerah.

Pergerakan ekonomi itu juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia.

Presiden menekankan kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah PSN yang belum rampung dibangun pada 2017 untuk dituntaskan pada tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Negara telah meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi pelaksanaan sejumlah PSN.

Dalam laman Sekretariat Kabinet, menurut Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tercatat sebanyak 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 proyek.
Baca juga: Menteri Basuki minta konstruksi infrastruktur PSN sudah dimulai tahun 2018
 

Pewarta : Bayu Prasetyo
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar