Makassar (ANTARA News) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyiapkan sekitar 20.500 kuota bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program Mudik Bareng BUMN 2018.

Direktur Utama PT Pelni Insan Purwarisya L Tobing di Makassar, Kamis, mengatakan puluhan ribu kuota itu akan disebarkan secara merata diberbagai pelabuhan di Tanah Air pada musim mudik Lebaran tahun ini.

"Kita sudah bekerja sama dengan 23 BUMN sudah menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat.Khusus yang di layani melalui Pelni (jalur laut) ada sebanyak 20.500 penumpang," katanya.

PT Pelni pada tahun ini memang mendapatkan kepercayaan untuk memberangkatkan ke berbagai kota seluruh pelosok nusantara melalui program mudik bareng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2018.

Sejumlah BUMN telah memilih menggunakan kapal Pelni untuk mudik gratis diantaranya PT Jasa Raharja, PT Pertamina, PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Pegadaian.

Selanjutnya PT Timah, PT Brantas Abipraya, PT Jasindo, PT Jiwasraya, PT LEN, PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Indonesia Re (perusahaan asuransi), PT. RNI, Perum Jamkrindo, Perum Peruri, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI termasuk tentunya dari PT Pelni.

"Soal daerah mana yang terbesar (kuota), kami disini pukul rata disetiap wilayah. Jadi akan dibagi secara rata untuk alokasi mudik," jelasnya.

General Manager Pelni Makassar, Edward Tobing, mengatakan meski memberikan layanan untuk program mudik bareng BUMN namun pihaknya juga tetap melayani masyarakatr umum yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing pada lebaran tahun ini.

"Jadi tentunya kita akan bagi pelayanannya yakni untuk mudik bareng BUMN dan masyarakat umum. Namun kita juga akan melihat bagaimana perkembangan kedepan karena masih menunggu jadwal mudik dari pusat," katanya.

Ia menjelaskan, Pelni Makassar pada tahun sebelumnya memang ikut ambil bagian dalam program musik Badan Usaha Milik Negara (BMUN) tersebut. Adapun layanan mudik gratis itu masing-masing diberikan oleh PT Jasa Raharja dan Pelindo.

Pihaknya juga memastikan jika keputusan membagi layanan karena terkait ketersediaan kapal di wilayah tersebut.

"Jadi misalkan kapasitas kapal kita hanya 1.000 penumpang, maka kita bisa bagi dua antara layanan mudik gratis dan masyarakat umum yang juga ingin pulang ke kampung halaman," ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018