Dalam siaran pers kementerian, Kamis, Budi mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk memastikan aturan mengenai keselamatan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kecelakaan bisa dicegah.
Budi mengakua koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut selama ini belum bisa maksimal dilakukan.
"Oleh karenanya sesuai dengan amanat Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap semua Dishub provinsi dan kabupaten/kota bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik," katanya.
"Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik," katanya.
Sebagaimana yang dilakukan setelah kecelakaan kapal di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, ia menjelaskan, pemerintah pusat dan provinsi akan mengevaluasi penerapan aturan keselamatan transportasi dan pengawasannya.
"Kami akan melakukan evaluasi, baik provinsi maupun pemerintah pusat, dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku," katanya.
Baca juga: KM Sinar Bangun tenggelam di sekitar satu mil dari Pelabuhan Tigaras
Baca juga: Korban meninggal KMP Lestari Maju jadi 35 orang
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
