"Sebelum mendaftar ke KPU, tentunya pimpinan PDI Perjuangan sudah berkonsultasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan sebenarnya ingin mencalonkan kader-kader PDI Perjuangan lainnya yang menduduki jabatan Menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan beberapa Menteri lainnya yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari proses kepemimpinan di PDI Perjuangan.
"Namun, PDI Perjuangan juga melihat kepentingan bangsa dan negara harus di kedepankan, di mana efektifitas pemerintahan selama proses persiapan pemilu 2019 tidak boleh terganggu," katanya. Menurut Hasto, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan hanya mendaftarkan dua menteri dari kader PDI Perjuangan sebagai caleg untuk DPR RI.
Kedua menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Puan Maharani dari daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, dan Klaten), serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. "Kami hanya mendaftarkan dua menteri, dengan komitmen tetap menjaga efektivitas pemerintah Presiden Joko Widodo," katanya.
Ketika ditanya soal beberapa menteri dari partai politik lainnya yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kabinet karena mendaftar sebagai caleg? Menurut Hasto, PDI Perjuangan dapat membedakan mana partai yang membela kepentingan partai dan mana yang membela kepentingan negara.
"Ketika ibu Megawati menjadi Presiden tidak ada orang PDI Perjuangan di Istana. Menteri juga dua orang yang kami daftarkan sebagai caleg. Puan dan Yasonna tetap menjalankan tugas-tugasnya, tapi pada saat kampanye mereka akan cuti. Partai juga melakukan politik dengan baik," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
