Anggota DPR sayangkan kritik Zulkifli

id Zulkifli Hasan,Charles Honoris,Sidang Tahunan MPR RI

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Joko Widodo sebelum menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/08/2018). (Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan kritik yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018.

"Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum bagi Presiden untuk menyampaikan kinerja bagi lembaga-lembaga negara," kata Charles Honoris, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kamis.

Menurut Charles Honoris, berdasarkan Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014, menyebutkan bahwa sidang tahunan adalah forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya.  "Jadi, bukan forum untuk politik partisan. Kalau menyampaikan kritik pada forum sidang tahunan MPR, tidak tepat,” kata Charles.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengimbau, Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR RI seharusnya fokus pada laporan kinerja MPR RI sebagai lembaga tinggi negara selama setahun terakhir, seperti yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.  Kritik yang disampaikan Zulkifli kepada Presiden Joko Widodo, kata dia, kemungkinan karena posisi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu 2019.

"Pak Zulkifli seharusnya sadar, bahwa dirinya pidato pada Sidang Tahunan MPR, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, bukan sebagai ketua umum PAN yang mendukung koalisi lain," katanya.  Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III ini menambahkan, bahwa Sidang Tahunan MPR diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan kenegaraan untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. "Sidang Tahunan MPR RI adalah event kenegaraan, bukan forum partisan," katanya.

Charles juga menilai, kritik yang disampaikan Zulkifli dalam pidatonya tidak berbasis data, misalnya soal harga sembako dan daya beli masyrakat yang disebutnya sebagai 'aspirasi emak-emak'. "Kalau Pak Zulkifli menyebut harga-harga mahal, mana datanya? Apa perbandinganya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi hanya 3,18 persen. Inflasi ini sangat rendah dan tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Charles.

Kemudian, soal angka kemiskinan, menurut Charles, baru pada pemerintahan Presiden Jokowi meyentuh angka satu digit. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen, turun dari data pada Maret 2015 sebesar 28,59 jiwa.

Pewarta : Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar