Menkeu pastikan ketersediaan dana penanganan dampak bencana

id dana bencana,anggaran bencana,gempa donggala,gempa palu,tsunami donggala,tsunami palu,pertemuan imf-bank dunia,pertemuan imf,pertemuan bank dunia,imf-

Menkeu pastikan ketersediaan dana penanganan dampak bencana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde saat mengikuti kegiatan solidaritas di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/10). (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ketersediaan dana pemerintah untuk menangani dampak bencana di Nusa Tenggara Barat maupun Sulawesi Tengah.

"Ada pertanyaan kami membuat pertemuan di Bali, dan oleh karena itu uang untuk Lombok habis di Bali. Itu sama sekali tidak benar," katanya saat menengok korban gempa di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Senin.

"Ada pertanyaan apakah dengan adanya gempa di Palu, kemudian uang pemerintah habis, itu tidak benar. Uang untuk Lombok ya untuk Lombok sesuai kebutuhan. Untuk Palu sesuai mekanisme tersendiri," ia menambahkan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran untuk pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali digunakan secara hati-hati dan dana untuk penanganan dampak bencana juga dikelola secara baik.

"Jangan ada dan tidak boleh ada orang yang kemudian mencoba mengaduk-aduk perasaan masyarakat yang terkena gempa dengan seolah-olah membuat pernyataan provokatif," katanya.

Di hadapan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dia juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah mencairkan dana Rp2,1 triliun untuk penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Barat.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan kedaruratan dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa, termasuk untuk pemberian bantuan perbaikan rumah senilai Rp50 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat, Rp25 juta bagi warga yang rumahnya rusak sedang, dan Rp10 juta bagi warga yang rumahnya rusak ringan.

Selanjutnya, setelah para korban gempa menempati hunian tetap, ia menjelaskan, pemerintah akan memberikan bantuan jaminan hidup Rp10 ribu per hari per orang untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian.

"Pemerintah daerah sudah mendata seluruh penduduk yang akan menerima jaminan hidup. Daftar itu akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana," katanya.

Ia mengatakan pemerintah juga memikirkan pemberian stimulus untuk memulihkan perekonomian daerah terdampak gempa, termasuk mengupayakan kelonggaran bagi warga yang bisnisnya terdampak bencana dalam pembayaran pinjaman dan pajak.

"Jadi semuanya bertujuan agar masyarakat memiliki ruang dan kesempatan serta kemampuan untuk kembali bangkit. Kami akan menggunakan seluruh instrumen," katanya.

Baca juga:
Menkeu pastikan dana bencana Palu Rp560 miliar cair
Menkeu cairkan dana gempa Lombok Rp38 miliar

 

Pewarta : Awaludin
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar