Menurut Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah di Jakarta, Kamis, setiap pembelian rumah pasti memerlukan uang muka, hanya saja untuk DP nol persen itu uang mukanya dimasukkan ke skema angsuran.
"Sebenarnya DP nol persen itu 'gimmick' saja. Faktanya ada uang muka, cuma dicicil ke dalam angsuran. Jadi itu sebenarnya 'gimmick' saja," kata Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.
Terkait rencana pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen, Junaidi mengatakan Apersi tetap mendukung program tersebut.
"Tidak masalah, kita dukung. Mau (DP) nol persen, kita dukung, satu persen saja kita dukung," katanya.
Untuk rumah bersubsidi, dia menjelaskan, penerapan uang muka dengan persentase rendah sebenarnya tidak akan menjadi beban; karena harga rumah bersubsidi itu sudah murah.
"Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir itu kecil," jelasnya.
Junaidi juga mengatakan pembangunan rumah bersubsidi untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut lebih tepat jika dibangun di atas lahan milik negara, sehingga tidak menambah biaya pembelian lahan untuk pembangunannya.
"Saya pikir ini program bagus, karena kalau memang tanah itu tanah negara, saya pikir bisa untuk menjalankan itu. Saya pikir banyak tanah-tanah Pemerintah yang bisa dibangun, dengan angsuran murah," ujarnya.
Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN) ataupun pinjaman dari pihak swasta.
Baca juga: Apersi: DP nol persen tidak cocok untuk rumah bersubsidi
Baca juga: DPR apresiasi rumah DP nol persen TNI-Polri
Baca juga: Jakpus mulai buka rumah DP nol persen
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
