“Rapat kali ini sebagai evaluasi dan menyusun program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Wakil Presiden dalam keterangan pers Kemenko PMK yang diterima di Jakarta, Rabu.
Khusus untuk Palu, menurut Wakil Presiden, 120 unit hunian sementara akan selesai pembangunannya pada akhir bulan Desember.
Sekolah darurat yang dibangun oleh Kementerian PUPR juga telah banyak berdiri. Sekolah tersebut ada yang dikerjakan oleh pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya.
Pemerintah juga telah memetakan zona rawan yang tak boleh didirikan sebagai hunian. Sebaliknya daerah untuk hunian juga telah ditetapkan yang nantinya akan dibangun hunian oleh Kementerian PUPR.
Terkait NTB, Jusuf Kalla menjelaskan, dana kompensasi untuk korban gempa NTB telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Tentang masih adanya tenda darurat yang berdiri, Wakil Presiden memastikan bahwa tenda tersebut bukan berdiri di lokasi pengungsian, melainkan dekat rumah penduduk.
Sementara itu, Menko Puan menjelaskan progress koordinasi yang telah dilakukan Kemenko PMK dalam penanggulangan bencana gempa NTB diantaranya adalah percepatan pembangunan rumah pasca bencana NTB.
Selain itu percepatan pemulihan fasum dan fasos, percepatan revisi PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Termasuk rencana pemberian jaminan hidup serta antisipasi peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain Menko Puan, hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola serta perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait.*
Baca juga: Dipercepat, upaya rekonstruksi di Sulteng
Baca juga: Korban bencana Lombok masih menanti hunian tetap
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
