"Aksi kekerasan dengan senjata api yang dilakukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua tidak boleh terjadi lagi. Aksi kekerasan yang menghilangkan nyawa WNI harus diakhiri," kata Sukamta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Sukamta, dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI sudah mengamanahkan adanya OMSP, tapi aturan turunannya yang lebih teknis belum ada PP yang mengaturnya sehingga Pemerintah perlu segera menerbitkan PP yang mengatur OMSP.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, penembakan yang menewaskan 31 orang pekerja pembangunan Trans Papua adalah peristiwa serius. "Kami mendesak Pemerintah segera mencari solusi yang lebih cerdas untuk melakukan pembangunan yang mensejahterakan, tapi tetap menghormati adat istiadat Papua,” tukas Sukamta.
Menurut Sukamta, penembakan terhadap pekerja Trans Papua yang menewaskan 31 orang pekerja adalah pembunuhan keji yang tidak bisa dibiarkan. Pemerintah, kata dia, juga harus mengusut dari mana asal senjata api yang dimiliki oleh KKB.
Sukamta berharap, Pemerintah segera menerbitkan PP tentang OMSP sehingga aturan operasi militer selain perang dapat segera diterapkan. Dengan adanya PP tersebut, menurut Sukamta, maka persoalan aksi penembakan seperti yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, dapat segera diselesaikan. "Masyarakat Papua yang mayoritas harus tetap aman dan nyaman," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
