Pemerintah diminta segera bangun hunian tetap di Sulteng

id korban gempa likuifaksi sulteng,huntara, huntap,kementerian pupr,pengungsian palu sigi donggala,hunian sementara hunian tetap

Warga berada di hunian sementara (huntara) bantuan pemerintah yang akan mereka tempati seusai diresmikan, di Kelurahan Silae, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (17/12/2018). Hunian sementara bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut mulai ditempati warga korban gempa dan tsunami dengan jumlah penghuni tahap pertama sebanyak 29 kepala keluarga. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/kye.

Palu (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan langsung saja membangun hunian tetap (huntap) bagi korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

"Masyarakat sudah membangun huntaranya sendiri, sebaiknya langsung dibangunkan huntap saja sehingga anggaran yang ada bisa lebih diefisienkan," ucap Ketua panitia khsusus Pengawasan Penyelenggaraan?Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD, Yahdi Basma, di Palu, Jumat.

Yahdi Basma mengemukakan, karena terlalu lama menunggu, di beberapa titik pengungsian masyarakat dengan inisiatif sendiri sudah membangun huntaranya sendiri tanpa menunggu lagi huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, sebagai contoh di titik pengungsian korban likuifaksi Kelurahan Petobo, Kota Palu, saat ini terdapat sekitar 900 huntara yang dibangun dengan inisiatif korban gempa-likuifaksi dari sekitar 4.000 jiwa yang mengungsi di tanah-tanah kosong di wilayah tersebut.

Huntara itu, sebut dia, dibangun secara swadaya yang umumnya menggunakan bahan baku atap seng dan potongan-potongan kayu bekas yang diambil dari rumah-rumah warga yang ambruk di lokasi likuifaksi.

"Luasnya bervariasi ada yang 4 x 5, atau 6 x 4 meter persegi, tapi yang pasti lebih luas dari huntara yang dibangun pemerintah hanya berukuran 3 x 4 (satu bilik). Huntara-huntara swadaya masyarakat tersebut kemudian dikenal dengan istilah tenda-tenda seng," ujar Yahdi.

Menurut dia, hal itu harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk meneruskan pembangunan hunian sementara yang sedemikian banyak dan hanya memboroskan anggaran.

Menurut dia, Kementerian PUPR sangat kurang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya warga korban bencana sehingga hal ini juga dinilainya sebagai salah satu penyebab lambannya proses pembangunan huntara karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Anggota Pansus Muhamad Masykur menambahkan, harus ada data yang akurat dan ter-update sehingga tidak ada warga korban bencana yang terlewatkan mendapat hunian.

"Lebih baik kita `berkelahi  sekarang ini tapi benar-benar hasilnya baik dari pada nanti, tapi hasilnya lebih fatal," sebut Masykur yang juga Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulteng.

Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan hunian sementara di Palu
Baca juga: Kementerian PUPR selesaikan 190 unit hunian sementara di Sulawesi Tengah
 

Pewarta : Muhammad Hajiji
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar