"Pemilu yang masa kampanyenya dimulai sejak September 2018 memunculkan informasi-informasi menyesatkan dan berpotensi memecah belah masyarakat sehingga perlu ada peran media massa sebagai fungsi kontrol untuk mengedukasi serta mencerdaskan masyarakat," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat di Semarang, Kamis.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kata dia, ada kontribusi dari awak media untuk memenuhi hak masyarakat agar bisa mengetahui fakta sebenarnya, termasuk ikut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dengan mendorong terwujudnya supremasi hukum.
Menurut dia, awak media di Jateng bisa menjadi bagian dari elemen sosialisasi untuk menyukseskan pemilu. Namun, yang terpenting adalah media massa bisa membantu dalam membentuk opini publik yang positif.
"Kami berharap media punya fungsi untuk mengedukasi kepada masyarakat, dan turut memberikan informasi seluas-luasnya tentang aspek penyelenggaraan, media-media ini menjadi bening di tengah-tengah konstelasi politik yang sedemikian rupa," ujarnya.
Ia menilai insan pers di Jateng selama ini telah menjalankan perannya terkait dengan pemberitaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis mekanisme jurnalistik.
Hal tersebut disampaikan Yulianto pada diskusi dengan tema "Efektivitas Pemberitaan Media dalam Pemilu Serentak 2019".
Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan kampanye yang diberitakan media di provinsi ini masih dalam koridor aturan. Akan tetapi, masih ada juga pemberitaan yang pemilihan sudut pandangnya kurang sesuai.
"Kalau secara normatif masih `on the track`, nyatanya tidak ada media-media yang dihukum Dewan Pers. Akan tetapi, kalau dari sisi rasa, wajib galau karena kenyataannya ini banyak keputusan pemilihan `angle` berita yang memprihatinkan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Amir, di sisa masa kampanye Pemilu 2019, media massa di Jateng diharapkan bisa makin berkontribusi di dalam memberikan pemberitaan yang menyejukkan bagi semua pihak.
Baca juga: MUI Lebak ajak warga perangi hoaks
Baca juga: Kemendagri: Masyarakat perlu kemampuan klasifikasi berita hoaks
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
