Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdatul Ulama mengimbau masyarakat untuk mengakhiri perpecahan setelah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan final pada sidang sengketa pemilihan presiden.

"Kita harapkan kepada masyarakat, mari tunjukkan bangsa Indonesia sudah teruji di dalam proses tumbuh kembangnya bangsa yang selama ini bisa menghadapi berbagai macam tantangan dengan baik," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Senin (24/6).

Helmy memandang fenomena masyaraat setelah pilpres berlangsung, masih terdapat perpecahan di tingkat kehidupan sosial, karena perbedaan pilihan pandangan politik.

Menurutnya, terjadi pembelahan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat seolah-olah membuat garis perbedaan. Orang yang tidak mendukung dengan kelompoknya dianggap sebagai kelompok yang sesat.

Sistem demokrasi Indonesia telah berupaya membuat proses pemilihan umum menjadi terbuka, adil, dan transparan, dengan proses sengketa pilpres di MK, yang dapat menjadi bahan penilaian masyarakat.

Helmy menilai, proses demokrasi pilpres yang berlangsung hingga penyelesaian di Mahkamah Kostitusi merupakan proses pendewasaan politik yang mahal bagi bangsa Indonesia yang mengalami transisi menjadi negara yang lebih matang.

Mekanisme pemilihan presiden, menurutnya, masih memberi ruang bagi pihak yang kalah untuk bertanding kembali pada periode lima tahun ke depan.

Selain itu, kedua calon pemimpin yang bertanding dianggap telah teruji memiliki kapasitas dalam proses pendewasaan politik bangsa Indonesia.

"Kita berharap siapapun yang nanti menang, maka yang kalah harus legowo karena prosesnya sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi," ujar Helmy.

Baca juga: Ma'ruf Amin serukan rekonsiliasi nasional pascapemilu 2019

Baca juga: ICMI Lampung harapkan para elit nasional dapat tenangkan massa

Baca juga: Misbakhun: Pengampunan pajak jadi bagian rekonsiliasi nasional

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019