KPU Jawa Barat dikritisi lantaran lambat unggah data Situng

id Arief budiman, kpu ri, kpu jawa barat, situng kpu

Ketua KPU RI Arief Budiman di sela rapat persiapan sidang PHPU pileg di Jakarta, Selasa (2/7/2019) (ANTARA/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengkritisi jajaran KPU Jawa Barat yang lambat dalam mengunggah data pemilu legislatif ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng), pasalnya hingga kini baru 53 persen.

"Perlu menjadi perhatian khusus ini Jawa Barat. Kemarin saya datang ke sana alasannya teknis, sebetulnya sudah masuk ke sistem kami. Memang saya lihat sudah 88 persen, tetapi kenapa belum dikeluarkan karena verifikator sedang memproses," kata Arief Budiman di sela rapat persiapan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ketua KPU tegur provinsi belum selesai unggah Situng

Data situng untuk pileg yang telah diunggah sebanyak 88 persen secara nasional, sama dengan saat Pemilu 2014. Arief menyebutkan terdapat beberapa KPU provinsi yang mengunggah di bawah jumlah tersebut, yakni KPU Maluku 84,8 persen, Papua Barat 65 persen dan Papua 57,7 persen.

Paling rendah adalah KPU Jawa Barat hanya 53 persen yang baru naik 13 persen dari 40 persen setelah dikunjungi Arief beberapa saat lalu.

Arief meminta agar jajaran KPU yang disebut tidak lagi lambat dalam mengunggah data, apalagi terdapat KPU provinsi lain yang sudah menyelesaikan hingga 100 persen.

Data kualitatif untuk Pemilu 2019 diakuinya lebih banyak karena tempat pemungutan suara (TPS) bertambah menjadi lebih dari 800 ribu, sementara saat Pemilu 2014 sekitar 500 ribu.

Selain itu, data yang diunggah bersamaan untuk pilpres, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta DPD.

"Sekarang 88 persen itu sudah sekitar 700 ribu TPS, cuma dari sisi persentase memang belum mencapai target," kata dia.

Arief menuturkan pentingnya data Situng selesai mencapai 100 persen adalah bentuk pertanggungjawaban KPU terhadap publik agar informasi apa pun terkait pemilu dapat diakses oleh publik.

"Ini kepentingan kami menyediakan data yang lengkap dan utuh kepada publik," kata dia.

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar