KPK sita tanah dan bangunan di Samarinda terkait TPPU Rita Widyasari

id KPK, SITA,TANAH, BANGUNAN, VILLA TAMARA, SAMARINDA, TPPU, RITA WIDYASARI, MANTAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Rita Widyasari. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan di Villa Tamara, Samarinda, Kalimantan Timur dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RIW).

Terkait penyitaan aset tersebut, KPK memeriksa seorang saksi atas nama Roni Fauzan dari unsur swasta untuk tersangka Rita di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, KPK juga memeriksa lima saksi yang dilakukan di Aula Polresta Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pada pemeriksaan hari ini, penyidik melakukan penyitaan terhadap aset tersangka RIW dalam kaitannya dengan kasus TPPU. Aset yang disita berupa adalah tanah dan bangunan di Villa Tamara, Samarinda," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Rita Widyasari dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu

Baca juga: KPK periksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Baca juga: KPK sita aset Rita Widyasari senilai Rp70 miliar


Sebelumnya, KPK telah menyita aset-aset milik Rita senilai Rp70 miliar berupa rumah, tanah, aparteman, dan barang lainnya.

Untuk diketahui, KPK saat ini masih melakukan penyidikan untuk tersangka Rita terkait TPPU.

Seperti diketahui, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rita dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun ditambah denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017.

Namun dalam vonis, hakim mengatakan Rita hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar