Berita politik kemarin, pindahan ibu kota hingga Koopsus TNI

id Rekap berita politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Selasa, 30/7) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai dari perkembangan wacana perpindahan ibu kota ke Kalimantan, hingga pasukan elit TNI terbaru yakni Koopsus.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Jokowi tegaskan tidak tergesa-gesa putuskan lokasi ibu kota baru

Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru, dan masih sesuai rencana akan disampaikannya pada Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden di kawasan wisata The Kaldera Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa.

Selengkapnya di sini

JK: hati-hati kalau pindahkan ibu kota ke Kalimantan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.

"Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini

Kemendagri laporkan kasus jual-beli data penduduk ke Bareskrim

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) secara resmi telah melaporkan kasus jual-beli data penduduk (e-KTP dan KK) ke Bareskrim Polri hari ini.

"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.

Selengkapnya di sini

JK: Kalau FPI tolak Pancasila, izinnya tidak diperpanjang

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang permohonan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) apabila organisasi massa itu menolak ideologi Pancasila.

"Itu kita tidak bisa diskriminasi dan kita tidak boleh berandai-andai, selama dia (FPI) secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, itu silakan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini

Mengenal Koopsus, pasukan elit baru TNI

Terorisme merupakan aksi keji yang dikutuk masyarakat di seluruh penjuru dunia. Hampir seluruh negara pernah menjadi sasaran aksi teroris, tak terkecuali Indonesia.

Aksi brutal yang menyasar korban tak berdosa itu bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Beberapa kali, serentetan aksi teror menodai keramahan dan kesantunan budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dunia.

Koopsus, pasukan elite yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, ini mampu melaksanakan operasi antiteror dari berbagai objek, seperti gedung, bus, kapal, kereta api, hingga pesawat udara, baik di daerah sendiri maupun daerah Iawan.

Selengkapnya di sini

Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar