"Penonaktifan 5,2 juta PBI ini apa tidak terburu-buru dengan minimnya sosialisasi di masyarakat," kata Tulus di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan informasi penonaktifan 5,2 juta peserta PBI dan menggantinya dengan warga prasejahtera dalam data terbaru di Kementerian Sosial dengan jumlah yang sama hanya jeda satu hari sebelum ditetapkan disebut terlalu cepat.
Dia menilai pengambilan keputusan tersebut akan menimbulkan risiko gejolak di masyarakat dikarenakan penyampaian informasi yang minim dalam waktu singkat.
Tulus membandingkan kebijakan tersebut dengan pencabutan subsidi listrik 900 volt-ampere yang sosialisasinya lebih bagus dengan dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Menurut dia, pihak BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial sebaiknya membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI apabila warga tersebut merasa dirinya masih layak mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah.
Tulus menyebut antisipasi pemerintah kala mencabut subsidi listrik 900 VA sudah tepat karena menyediakan posko pengaduan.
"Bagaimanapun masyarakat yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan memiliki hak jawab," kata dia.
Pemerintah menonaktifkan 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tadinya dibayarkan iuran kepesertaannya oleh pemerintah lewat APBN mulai berlaku per 1 Agustus 2019.
Dari total 5,2 juta PBI yang dinonaktifkan, sebanyak 5.113.842 individu memiliki NIK dengan status tidak jelas. Jumlah warga tersebut juga disebutkan secara keseluruhan tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014 hingga saat ini.
Sementara sebanyak 114.010 individu tercatat telah meninggal, memiliki data ganda, dan pindah segmen atau menjadi lebih mampu.
Baca juga: Masyarakat bisa lapor ke dinsos terkait penonaktifan BPJS Kesehatan
Baca juga: Pemerintah nonaktifkan 5,2 juta PBI JKN
Baca juga: Wapres: Kalau tidak dibenahi, BPJS Kesehatan akan semakin parah
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
