Komnas HAM nilai pemerintah luput soal HAM karena fokus infrastruktur

id Komnas HAM, HAM, hak asasi manusia, infrastruktur

Ketua dan para komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2018 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7-8-2019). (Foto: Dea N. Zhafira)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah terlalu fokus dan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur sehingga hak asasi manusia sedikit luput dari perhatian.

"Prioritas pemerintah pada tahun 2018 lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Kami melihat ada persoalan lain konteks HAM yang luput dari perhatian pemerintah," kata anggota Komnas HAM Amiruddin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM harap HAM jadi basis Presiden susun kabinet

Infrastruktur, lanjut dia, berpotensi memunculkan konflik antara pemilik modal dan warga yang merasa haknya yang berkaitan dengan sengketa lahan terabaikan.

Menurut dia, tidak jarang terdapat konflik lahan yang melibatkan warga dengan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur, seperti bendungan, pembangkit listrik, dan tol.

"Terabaikannya hak dari masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan atau konflik agraria. Ini banyak terjadi, terutama di proyek besar. Untuk itu, perlu dalam perhatian ke depan," kata Amiruddin.

Baca juga: Komnas HAM: terdapat masalah tata kelola di PLN padamnya listrik

Ia berharap pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo selanjutnya, pemerintah dan jajaran kabinet mendatang mampu memberikan perhatian lebih pada konflik agraria ini maupun kasus HAM lainnya.

"Kami ingin lebih awal mengingatkan mengenai persoalan HAM di Indonesia harus diberi perhatian lebih, dan kabinet ke depan menjadikan HAM tolok ukur bagi mereka," kata Amiruddin.

Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar