#DANA OTSUS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Pegunungan menganggarkan kurang lebih Rp2 miliar untuk mengontrak tenaga kesehatan pada tahun 2026 guna meningkatkan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mendorong penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberian bantuan peralatan usaha dan pendampingan secara berkelanjutan. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat melepas 61 tenaga kesehatan (nakes) ke delapan kabupaten guna memperkuat dan mengoptimalkan pelayanan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegununganmelalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida menyatakan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026 sebesar ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat imunisasi dan pengendalian malaria serta penurunan kematian ibu dan anak di daerah ini. Asisten I ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) menargetkan pendataan penduduk di delapan kabupaten daerah itu berakhir pada 8 Agustus 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di Tanah Papua segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) penggunaan Dana Otonomi ...