#PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Kumpulan berita pengadaan barang jasa pemerintah, ditemukan 309 berita.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat masuk dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) guna memperluaspasar dalam pengadaan barang ...
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen menggelar refleksi satu tahun kepemimpinan dengan memaparkan capaian pembangunan, tantangan pemerintahan, serta arah ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru guna mencegah potensi korupsi sejak awal penyelenggaraan pemerintahan. ...
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait saat ini fokus untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang terus digenjot oleh Kementerian ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membidik peningkatan transaksi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Katalog Elektronik pada semester kedua 2026 dengan mengarahkan seluruh organisasi perangkat ...
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melampaui target pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk memanfaatkan Katalog Elektronik sebagai sarana memperluas akses pasar dan ...
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) setempat membukukan nilai transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) sebesar Rp51,63 miliar melalui Katalog ...
Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di Tanah Papua segera mengimplementasikan 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dana Otonomi Khusus ...