Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan pada Senin (25/2) DPR akan memanggil Panglima TNI untuk menanyakan kasus penyerangan terhadap anggota TNI di Papua yang mengakibatkan delapan prajurit gugur.
"Sebenarnya tidak ada dalam agenda DPR. Namun karena peristiwa ini, kami langsung memanggil Panglima TNI untuk meminta kejelasan," kata dia di Jakarta, Jumat petang.
Sejauh ini, kata Tantowi, kabar yang beredar masih simpang siur. Untuk itu Panglima TNI harus menjelaskannya.
"Panglima TNI harus mampu menjelaskannya. Apalagi ini menyangkut hilangnya delapan nyawa prajurit," kata dia lagi.
Namun anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan penembakan yang terjadi di Papua adalah kriminal murni dan harus diusut tuntas.
"Itu adalah kriminal murni yang dilakukan pihak separatis. Saya melihat tidak ada unsur politik dan untuk itu TNI dan Polisi harus mengusut tuntas," ujar Tantowi
Pada Kamis (21/2), dua kejadian penembakan terjadi di Papua yakni di Sinak (Kabupaten Puncak) dan Tingginambut (Kabupaten Puncak Jaya). Akibat peristiwa itu 12 orang meninggal, empat di antaranya warga sipil dan delapan lainnya anggota TNI.
(I.025)
"Sebenarnya tidak ada dalam agenda DPR. Namun karena peristiwa ini, kami langsung memanggil Panglima TNI untuk meminta kejelasan," kata dia di Jakarta, Jumat petang.
Sejauh ini, kata Tantowi, kabar yang beredar masih simpang siur. Untuk itu Panglima TNI harus menjelaskannya.
"Panglima TNI harus mampu menjelaskannya. Apalagi ini menyangkut hilangnya delapan nyawa prajurit," kata dia lagi.
Namun anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan penembakan yang terjadi di Papua adalah kriminal murni dan harus diusut tuntas.
"Itu adalah kriminal murni yang dilakukan pihak separatis. Saya melihat tidak ada unsur politik dan untuk itu TNI dan Polisi harus mengusut tuntas," ujar Tantowi
Pada Kamis (21/2), dua kejadian penembakan terjadi di Papua yakni di Sinak (Kabupaten Puncak) dan Tingginambut (Kabupaten Puncak Jaya). Akibat peristiwa itu 12 orang meninggal, empat di antaranya warga sipil dan delapan lainnya anggota TNI.
(I.025)