Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diyakini
tak pernah mengeluarkan pernyataan bila Papua ingin merdeka namun bukan
pada saat dirinya masih menjadi Presiden RI.
Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI, Yorris Raweyai di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa menanggapi pernyataan anggota Kaukus Papua, Herman Dogopio.
"Saya yakini presiden tak sampaikan itu," kata Yorris.
Politisi asal Papua itu menambahkan hal yang disampaikan oleh Herman di salah satu media online tak lain bentuk pernyataan provokatif.
"Isu yang diangkat oleh Herman sangat menyesatkan. Pernyataan itu terkesan provokatif, apalagi akan ada 50 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, ada kasus pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, selain provokatif, Herman diyakini tak pernah mendengar secara langsung dan tak punya kapasitas menyampaikan hal tersebut.
"Kapan dia dengar, kapan dia bertemu dengan Presiden SBY? Dia tak punya kapasitas untuk bicara. Herman harus segera mengklarifikasi pernyataannya itu karena sangat menyesatkan," kata Yorris.
Sementara itu, peneliti LIPI tentang Papua, Adriana Elizabeth menilai, motif Herman mengungkap hal tersebut karena hanya ingin melihat reaksi pemerintah.
"Saya ragu apa benar yang disampaikan Herman. Apakah hanya ingin melihat reaksi reaksi pemerintah karena ini berkaitan dengan 50 tahun Papua berintegrasi," katanya.
Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI, Yorris Raweyai di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa menanggapi pernyataan anggota Kaukus Papua, Herman Dogopio.
"Saya yakini presiden tak sampaikan itu," kata Yorris.
Politisi asal Papua itu menambahkan hal yang disampaikan oleh Herman di salah satu media online tak lain bentuk pernyataan provokatif.
"Isu yang diangkat oleh Herman sangat menyesatkan. Pernyataan itu terkesan provokatif, apalagi akan ada 50 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, ada kasus pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, selain provokatif, Herman diyakini tak pernah mendengar secara langsung dan tak punya kapasitas menyampaikan hal tersebut.
"Kapan dia dengar, kapan dia bertemu dengan Presiden SBY? Dia tak punya kapasitas untuk bicara. Herman harus segera mengklarifikasi pernyataannya itu karena sangat menyesatkan," kata Yorris.
Sementara itu, peneliti LIPI tentang Papua, Adriana Elizabeth menilai, motif Herman mengungkap hal tersebut karena hanya ingin melihat reaksi pemerintah.
"Saya ragu apa benar yang disampaikan Herman. Apakah hanya ingin melihat reaksi reaksi pemerintah karena ini berkaitan dengan 50 tahun Papua berintegrasi," katanya.