Jayapura (ANTARA News) - Komisi Yudisial mengaku sulit mendeteksi hakim diduga berbuat nakal di Provinsi Papua dan Papua Barat karena menghadapi kendala akses transportasi.
"KY sulit melakukan deteksi lebih awal terhadap hakim yang nakal di Papua karena akses di kabupaten/kota susahnya minta ampun," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman di Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mencontohkan hakim yang nakal di Kabupaten Kepulauan Yapen yang harus dibawa ke Jayapura untuk diperiksa dan itu harus melalui dulu akses transportasi.
Eman mengkritik kepala daerah di Papua yang memberikan cenderamata berupa cincin emas kepada hakim yang akan pindah tugas.
"Akan saya korek jika hakim itu diperiksa, saya tidak akan tanya ke bupati, tetapi yang kenal saya tanyakan," katanya.
Dia menambahkan, "Saya harapkan agar kepala daerah tidak memperlakukan hakim terlalu istimewa. Biarkan mereka menyendiri dengan apa yang ada."
"KY sulit melakukan deteksi lebih awal terhadap hakim yang nakal di Papua karena akses di kabupaten/kota susahnya minta ampun," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman di Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mencontohkan hakim yang nakal di Kabupaten Kepulauan Yapen yang harus dibawa ke Jayapura untuk diperiksa dan itu harus melalui dulu akses transportasi.
Eman mengkritik kepala daerah di Papua yang memberikan cenderamata berupa cincin emas kepada hakim yang akan pindah tugas.
"Akan saya korek jika hakim itu diperiksa, saya tidak akan tanya ke bupati, tetapi yang kenal saya tanyakan," katanya.
Dia menambahkan, "Saya harapkan agar kepala daerah tidak memperlakukan hakim terlalu istimewa. Biarkan mereka menyendiri dengan apa yang ada."