Jayapura (ANTARA News) - Jadwal pelaksanaan pleno yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dipastikan molor, kata Anggota Komisioner Bidang Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU setempat Musa Sombuk kepada Antara di Jayapura, Selasa.
"Atas kemoloran ini, KPU akan menyurati KPU Pusat dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk meminta perpanjangan waktu pleno KPU Papua," ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan pleno di tingkat provinsi akibat faktor nonteknis, yakni alasan keamanan dan transportasi yang sulit.
Sementara itu, memasuki hari keempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif tahun 2014, KPU Provinsi Papua baru menyelesaikan 6 kabupaten yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Merauke.
Seharusnya sudah 7 kabupaten yang diplenokan, namun pada Senin (28/4) Kabupaten Asmat diskorsing. Pasalnya, agenda pleno Kabupaten Asmat berlangsung alot dan diwarnai aksi protes dari saksi partai politik (parpol) terhadap perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua KPUD Kabupaten Asmat Yohanis Kawor menjelaskan perbedaan data itu terjadi karena kesalahan dalam perhitungan dan penulisan angka.
"Selama pleno di KPUD Asmat, memang ada protes dari saksi parpol, tapi dari Panwas protes itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga Bawaslu merekomendasikan tahapan jalan terus," tegas Yohanis.
Untuk diketahui, dari 6 kabupaten tersebut, Partai Demokrat memimpin dengan memperoleh 51.350 suara. Di tempat kedua Partai Nasdem meraih sebanyak 49.141, disusul Golkar 32.153 suara. Kemudian Partai Gerindra mendapatkan 31.656 suara, kelima PAN dengan 26.427 suara, keenam PKB meraih 25.485 suara, dan PDI Perjuangan menghimpun 19.959 suara.
Sedangkan Partai Hanura dengan 18.678 suara berada di urutan kedelapan, disusul PKP Indonesia 11.102 suara, PKS dengan 9.932 suara diurutan ke-10, PPP mendapatkan 7.577 suara diurutan ke-11 dan ke-12 PBB dengan 2.759 suara. Dengan total suara keseluruhan adalah 285.670 suara. (*)
"Atas kemoloran ini, KPU akan menyurati KPU Pusat dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk meminta perpanjangan waktu pleno KPU Papua," ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan pleno di tingkat provinsi akibat faktor nonteknis, yakni alasan keamanan dan transportasi yang sulit.
Sementara itu, memasuki hari keempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif tahun 2014, KPU Provinsi Papua baru menyelesaikan 6 kabupaten yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Merauke.
Seharusnya sudah 7 kabupaten yang diplenokan, namun pada Senin (28/4) Kabupaten Asmat diskorsing. Pasalnya, agenda pleno Kabupaten Asmat berlangsung alot dan diwarnai aksi protes dari saksi partai politik (parpol) terhadap perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua KPUD Kabupaten Asmat Yohanis Kawor menjelaskan perbedaan data itu terjadi karena kesalahan dalam perhitungan dan penulisan angka.
"Selama pleno di KPUD Asmat, memang ada protes dari saksi parpol, tapi dari Panwas protes itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga Bawaslu merekomendasikan tahapan jalan terus," tegas Yohanis.
Untuk diketahui, dari 6 kabupaten tersebut, Partai Demokrat memimpin dengan memperoleh 51.350 suara. Di tempat kedua Partai Nasdem meraih sebanyak 49.141, disusul Golkar 32.153 suara. Kemudian Partai Gerindra mendapatkan 31.656 suara, kelima PAN dengan 26.427 suara, keenam PKB meraih 25.485 suara, dan PDI Perjuangan menghimpun 19.959 suara.
Sedangkan Partai Hanura dengan 18.678 suara berada di urutan kedelapan, disusul PKP Indonesia 11.102 suara, PKS dengan 9.932 suara diurutan ke-10, PPP mendapatkan 7.577 suara diurutan ke-11 dan ke-12 PBB dengan 2.759 suara. Dengan total suara keseluruhan adalah 285.670 suara. (*)