Biak (Antara Papua)- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua berharap orang asli Papua bisa masuk kabinet Jokowi-JK, sebagaimana pemerintahan sebelumnya.
"Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan orang asli Papua di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I dan II. Tentu kami sangat berharap perwakilan masyarakat asli Papua juga ada di kabinet Jokowi-JK," kata Ketua KNPI Papua Max Olua, di sela-sela pertemuan silaturahmi pengurus KNPI di Biak, Senin.
Max mengatakan, pengangkatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga KNPI Papua menyarankan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 juga memperhatikan Papua, antara lain dengan mengakomodasi orang Papua pada jajaran Kabinet Indonesia Hebat.
Wajah kabinet pemerintahan Jokowi-JK tentu didominasi oleh kalangan profesional sesuai janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun hendaknya memiliki rekam jejak yang positif dan itu juga dimiliki Papua.
Menurut Max, Papua merupakan tempat pertama pasangan Jokowi-JK berkampanye untuk Pilpres, dan rakyat Papua ikut andil dalam memenangkan pasangan itu dengan suara mayoritas.
"Sangat wajar jika ada perwakilan orang asli Papua dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Menyinggung figur orang asli Papua yang layak masuk kabinet Jokowi-JK, Max enggan menyebut orangnya, karena penunjukan seseorang menjadi menteri atau pembantu Presiden merupakan wewenang penuh presiden itu.
"KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi pemuda, khususnya di Tanah Papua mengharapkan sosok orang asli Papua menduduki jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Di era Megawati Soekarnoputri orang asli Papua menjabat Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yakni Manuel Kaiseipo.
Di era pemerintahan Presiden SBY periode 2004-2014 terdapat dua orang Papua menjabat menteri, yakni Freddy Numberi (Menpan dan Menteri Perhubungan, dan Menteri Perikanan) serta Prof Bhaltazar Kambuaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. (*)
"Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan orang asli Papua di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I dan II. Tentu kami sangat berharap perwakilan masyarakat asli Papua juga ada di kabinet Jokowi-JK," kata Ketua KNPI Papua Max Olua, di sela-sela pertemuan silaturahmi pengurus KNPI di Biak, Senin.
Max mengatakan, pengangkatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga KNPI Papua menyarankan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 juga memperhatikan Papua, antara lain dengan mengakomodasi orang Papua pada jajaran Kabinet Indonesia Hebat.
Wajah kabinet pemerintahan Jokowi-JK tentu didominasi oleh kalangan profesional sesuai janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun hendaknya memiliki rekam jejak yang positif dan itu juga dimiliki Papua.
Menurut Max, Papua merupakan tempat pertama pasangan Jokowi-JK berkampanye untuk Pilpres, dan rakyat Papua ikut andil dalam memenangkan pasangan itu dengan suara mayoritas.
"Sangat wajar jika ada perwakilan orang asli Papua dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Menyinggung figur orang asli Papua yang layak masuk kabinet Jokowi-JK, Max enggan menyebut orangnya, karena penunjukan seseorang menjadi menteri atau pembantu Presiden merupakan wewenang penuh presiden itu.
"KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi pemuda, khususnya di Tanah Papua mengharapkan sosok orang asli Papua menduduki jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Di era Megawati Soekarnoputri orang asli Papua menjabat Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yakni Manuel Kaiseipo.
Di era pemerintahan Presiden SBY periode 2004-2014 terdapat dua orang Papua menjabat menteri, yakni Freddy Numberi (Menpan dan Menteri Perhubungan, dan Menteri Perikanan) serta Prof Bhaltazar Kambuaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. (*)