Sentani (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Jayapura ditetapkan sebagai sekretariat stunting atau pertumbuhan lambat pada 2024.
Kepala DP2KB Kabupaten Jayapura Yos Levie Yoku di Sentani, Minggu mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya berubah menjadi sekretariat.
“Dasar itulah yang membuat DP2KB menjadi sekretariat dalam tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Jayapura,” katanya.
Menurut Yoku, terdapat 18 OPD yang terlibat dalam percepatan penanganan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura.
“Saat ini lokus atau titik yang menjadi fokus pengendalian stunting terdapat 25 kampung di Kabupaten Jayapura, bertambah 15 kampung dibanding 2023 yang hanya 10 kampung,” ujarnya.
Dia menjelaskan sesuai dengan aturan, pihaknya akan bertugas sebagai sekretariat membantu penanganan penurunan stunting bersama dengan 17 OPD lainnya di Pemkab Jayapura.
“18 OPD ini akan secara bersama-sama bersinergi dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura dari segala aspek baik itu kesehatan, pendidikan, gizi dan lain sebagainya,” katanya.
Dia menambahkan 18 OPD akan bekerja menurunkan angka stunting yang telah berada di angka 12,4 persen per Februari 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga saling menguatkan semua sektor.
“Kalau kami sendiri memperkuat dari sektor keluarganya bagaimana dalam keluarga itu harus kebutuhan pangan tercukupi, angka kelahiran diatur baik sehingga masa kembang anak pun akan diperhatikan secara optimal,” ujarnya.
18 OPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Yowari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Tim Pendamping Keluarga (TPK).
