Wamena (Antara Papua) - Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (PKK) diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada posyandu demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua.
Harapan itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai saat mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe, pada pembukaan pelatihan sistem informasi posyandu (SIP) tim penggerak PKK Provinsi se-wilayah adat Lapago di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin.
"Perhatian khusus perlu diberikan kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar," ujarnya.
Wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya.
Aloysius mengatakan, posyandu tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi 30 hari, hanya saja hari buka posyandu satu kali dalam sebulan.
"Ditemukanya kasus gizi buruk dan kurang gizi di berbagai daerah, mengingatkan kita semua bahwa sesuatu kegiatan/program tidak hanya selesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan dan pembinaan, begitu seterusnya," ujarnya.
Kelompok dasawisma dan posyandu, kata dia, merupakan salah satu institusi yang sangat potensial di masyarakat akar rumput.
"Saya sangat berharap kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK disemua jenjang agar segera membentuk dan menghidupkan kembali kelompok dasawisma dan posyandu," ucap dia.
"Saya mengharapkan kepada jajaran tim penggerak PKK untuk betul-betul meningkatkan penyuluhan-penyuluhan masalah ini, baik yang sifatnya umum, maupun pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK lainnya," tambahnya.
Menurut dia, PKK juga diharapkan dapat menginformasikan kegiatan pendidikan dan pembinaan sikap mental, khususnya bagi anak dan remaja, serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking/perdagangan anak.
"Tingkatkan dan kembangkan program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan BKB dan Posyandu, juga perlu dipertahankan peningkatan ekonomi keluarga melalui Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan PKK, serta pemahaman tentang pangan yang bergizi dan perilaku sehat," ujarnya. (*)
Harapan itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai saat mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe, pada pembukaan pelatihan sistem informasi posyandu (SIP) tim penggerak PKK Provinsi se-wilayah adat Lapago di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin.
"Perhatian khusus perlu diberikan kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar," ujarnya.
Wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya.
Aloysius mengatakan, posyandu tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi 30 hari, hanya saja hari buka posyandu satu kali dalam sebulan.
"Ditemukanya kasus gizi buruk dan kurang gizi di berbagai daerah, mengingatkan kita semua bahwa sesuatu kegiatan/program tidak hanya selesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan dan pembinaan, begitu seterusnya," ujarnya.
Kelompok dasawisma dan posyandu, kata dia, merupakan salah satu institusi yang sangat potensial di masyarakat akar rumput.
"Saya sangat berharap kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK disemua jenjang agar segera membentuk dan menghidupkan kembali kelompok dasawisma dan posyandu," ucap dia.
"Saya mengharapkan kepada jajaran tim penggerak PKK untuk betul-betul meningkatkan penyuluhan-penyuluhan masalah ini, baik yang sifatnya umum, maupun pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK lainnya," tambahnya.
Menurut dia, PKK juga diharapkan dapat menginformasikan kegiatan pendidikan dan pembinaan sikap mental, khususnya bagi anak dan remaja, serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking/perdagangan anak.
"Tingkatkan dan kembangkan program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan BKB dan Posyandu, juga perlu dipertahankan peningkatan ekonomi keluarga melalui Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan PKK, serta pemahaman tentang pangan yang bergizi dan perilaku sehat," ujarnya. (*)