Jayapura (Antara Papua) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura mengupayakan rute angkutan umum antarnegara yang menghubungkan Indonesia dan Papua Nugini (PNG), memanfaatkan jembatan Hamadi-Holtekam yang tengah dibangun dan diperkirakan rampung di 2018.
"Jembatan itu khusus yang angkutan umum, dan nantinya akan ada angkutan antarnegara yang merupakan angkutan penumpang umum dan ini baru," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura Elby Uneputty, di Jayapura, Rabu.
Secara teknis, terang Elby, nantinya penumpang angkutan tersebut akan menjalani pemeriksanaan keimigrasian di Terminal tipe A yang akan mulai dibangun tahun depan.
"Kalau Tahun depan direncanakan pembangunan terminal tipe A sudah dimulai juga. Nanti untuk pemeriksaan imigrasi dan lainnya di terminal, cek poinnya saja di perbatasan," terangnya.
"Nanti jurusannya Entrop (Indonesia) - Vanimo (Papua Nugini), mereka juga bisa masuk dengan angkutannya," sambungnya.
Untuk relisasi penyusunan rencana tersebut, ungkapnya, akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Nanti lihat perjanjiannya bagaimana, jenis kendaraannya bagaimana nanti juga di atur dan itu nanti itu juga wewenang Pemerintah Provinsi Papua," imbuhnya.
Pengoperasian angkutan tersebut, tambahnya, belum dipastikan oleh pihak mana, namun yang pasti akan dilakukan oleh pemerintah.
"Angkutan umumnya yang mengatur dari pemerintah provinsi atau dari kementrian." pungkasnya. (*)
"Jembatan itu khusus yang angkutan umum, dan nantinya akan ada angkutan antarnegara yang merupakan angkutan penumpang umum dan ini baru," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura Elby Uneputty, di Jayapura, Rabu.
Secara teknis, terang Elby, nantinya penumpang angkutan tersebut akan menjalani pemeriksanaan keimigrasian di Terminal tipe A yang akan mulai dibangun tahun depan.
"Kalau Tahun depan direncanakan pembangunan terminal tipe A sudah dimulai juga. Nanti untuk pemeriksaan imigrasi dan lainnya di terminal, cek poinnya saja di perbatasan," terangnya.
"Nanti jurusannya Entrop (Indonesia) - Vanimo (Papua Nugini), mereka juga bisa masuk dengan angkutannya," sambungnya.
Untuk relisasi penyusunan rencana tersebut, ungkapnya, akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Nanti lihat perjanjiannya bagaimana, jenis kendaraannya bagaimana nanti juga di atur dan itu nanti itu juga wewenang Pemerintah Provinsi Papua," imbuhnya.
Pengoperasian angkutan tersebut, tambahnya, belum dipastikan oleh pihak mana, namun yang pasti akan dilakukan oleh pemerintah.
"Angkutan umumnya yang mengatur dari pemerintah provinsi atau dari kementrian." pungkasnya. (*)