Jayapura (Antara Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyatakan, pencarian dana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di 11 kabupaten di daerah itu masih lamban.
"Pencarian dana di sejumlah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015, masih lamban," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoy, disela-sela acara `workshop` pengelolaan kebijakan logistik pilkada serentak kabupaten/kota se Provinsi Papua di Jayapura.
Ia mengatakan, dari 11 kabupaten yang akan mengikuti pilkada serentak, baru dua kabupaten yang sudah mencairkan dana diatas 50 persen, sisanya kurang dari itu.
"Baru Kabupaten Merauke yang telah mengucurkan dana pilkada 100 persen, sedangkan Nabire 50 persen," katanya.
Sementara sejumlah kabupaten yang pencairan dananya dibawah 50 persen, kata Arisoy diantaranya Waropen yang baru mengucurkan Rp3 miliar dari Rp25 miliar dianggarkan dan Yahukimo Rp8 miliar dari Rp54 miliar.
"Ini jadi tidak mungkin jika KPU di daerah akan bekerja maksimal dengan anggaran yang tidak memadai. Apalagi tahapan pilkada serentak sudah di mulai," katanya.
Ketika ditanya kendala apa yang menghambat daerah dalam mengucurkan dana pilkada serentak, Arisoy mengatakan, pihaknya akan segera mengecek langsung ke kabupaten tersebut.
"Saya akan segera ke daerah dalam waktu dekat ini, saya akan ke Pegunungan Bintang, setelah itu ke Waropen. Saya akan menanyakan langsung kepada bupatinya, apakah mau dilaksanakan pilkada serentak atau tidak," katanya.
"Jika memang belum siap, kami akan tunda hingga daerah itu hingga siap. Tapi, jika daerah tersebut ingin melaksanakan pesta demokrasi secara serentak, maka harus konsisten dalam pengucuran dana. Kami juga akan meminta BPK untuk mengawasi dan mengaudit semua dana pilkada," katanya. (*)
"Pencarian dana di sejumlah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015, masih lamban," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoy, disela-sela acara `workshop` pengelolaan kebijakan logistik pilkada serentak kabupaten/kota se Provinsi Papua di Jayapura.
Ia mengatakan, dari 11 kabupaten yang akan mengikuti pilkada serentak, baru dua kabupaten yang sudah mencairkan dana diatas 50 persen, sisanya kurang dari itu.
"Baru Kabupaten Merauke yang telah mengucurkan dana pilkada 100 persen, sedangkan Nabire 50 persen," katanya.
Sementara sejumlah kabupaten yang pencairan dananya dibawah 50 persen, kata Arisoy diantaranya Waropen yang baru mengucurkan Rp3 miliar dari Rp25 miliar dianggarkan dan Yahukimo Rp8 miliar dari Rp54 miliar.
"Ini jadi tidak mungkin jika KPU di daerah akan bekerja maksimal dengan anggaran yang tidak memadai. Apalagi tahapan pilkada serentak sudah di mulai," katanya.
Ketika ditanya kendala apa yang menghambat daerah dalam mengucurkan dana pilkada serentak, Arisoy mengatakan, pihaknya akan segera mengecek langsung ke kabupaten tersebut.
"Saya akan segera ke daerah dalam waktu dekat ini, saya akan ke Pegunungan Bintang, setelah itu ke Waropen. Saya akan menanyakan langsung kepada bupatinya, apakah mau dilaksanakan pilkada serentak atau tidak," katanya.
"Jika memang belum siap, kami akan tunda hingga daerah itu hingga siap. Tapi, jika daerah tersebut ingin melaksanakan pesta demokrasi secara serentak, maka harus konsisten dalam pengucuran dana. Kami juga akan meminta BPK untuk mengawasi dan mengaudit semua dana pilkada," katanya. (*)