Jayapura (Antara Papua) - Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Wilayah Papua dan Maluku, beraudiensi dengan Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan.
Audiensi itu berlangsung di ruang VIP Room Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu siang hingga sore.
Selain Kepala SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung, juga hadir perwakilan dari Salamander Energy, BP Tangguh, Pertamina, Petro China, Genting Energy dan Ovin Energy.
Pada momentum itu Mayjen Fransen menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan bekerja sama dengan dunia usaha di wilayah Papua untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga kegiatan dunia usaha dan investasi dapat berjalan dengan baik.
"Dengan meningkatnya investasi dan kegiatan dunia usaha diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja masyarakat serta meningkatkan perekonomian, sehingga dengan meningkatnya perekonomian akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat dan Ketahanan Nasional sekaligus akan terwujud dengan baik," katanya.
Disamping itu, Fransen, juga mengharapkan agar dana CSR yang ada di tiap-tiap perusahaan SKK Migas diarahkan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah.
"Dengan demikian keberadaan perusahaan pada dunia usaha berdampak positif dalam membantu derajat kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," katanya.
"TNI dan Polri juga berharap untuk dapat bekerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar tercipta kemandirian," lanjutnya.
Bentuk dari pelatihan tersebut, kata Fransen, bisa berupa peningkatan kemampuan bercocok tanam dan industri rumah tangga yang selama ini masih mengalami kendala di bidang pembiayaan.
"Diharapkan dengan adanya kerja sama ini semua kendala dapat diatasi sehingga kemandirian masyarakat dapat terwujud sekaligus taraf hidup masyarakat akan berubah lebih baik," kata Fransen.
Sementara itu, Kepala SKK Migas wilayah Papua dan Maluku Enrico CP Ngantung menyampaikan, institusi itu dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama.
"Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Enrico, dari perusahaan yang tergabung dalam SKK Migas akan memperhatikan terhadap lingkungan terutama masyarakat di sekitarnya dalam hal meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya dana CSR yang ada tetap akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukkan yang ada, intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya. (*)
Audiensi itu berlangsung di ruang VIP Room Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu siang hingga sore.
Selain Kepala SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung, juga hadir perwakilan dari Salamander Energy, BP Tangguh, Pertamina, Petro China, Genting Energy dan Ovin Energy.
Pada momentum itu Mayjen Fransen menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan bekerja sama dengan dunia usaha di wilayah Papua untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga kegiatan dunia usaha dan investasi dapat berjalan dengan baik.
"Dengan meningkatnya investasi dan kegiatan dunia usaha diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja masyarakat serta meningkatkan perekonomian, sehingga dengan meningkatnya perekonomian akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat dan Ketahanan Nasional sekaligus akan terwujud dengan baik," katanya.
Disamping itu, Fransen, juga mengharapkan agar dana CSR yang ada di tiap-tiap perusahaan SKK Migas diarahkan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah.
"Dengan demikian keberadaan perusahaan pada dunia usaha berdampak positif dalam membantu derajat kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," katanya.
"TNI dan Polri juga berharap untuk dapat bekerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar tercipta kemandirian," lanjutnya.
Bentuk dari pelatihan tersebut, kata Fransen, bisa berupa peningkatan kemampuan bercocok tanam dan industri rumah tangga yang selama ini masih mengalami kendala di bidang pembiayaan.
"Diharapkan dengan adanya kerja sama ini semua kendala dapat diatasi sehingga kemandirian masyarakat dapat terwujud sekaligus taraf hidup masyarakat akan berubah lebih baik," kata Fransen.
Sementara itu, Kepala SKK Migas wilayah Papua dan Maluku Enrico CP Ngantung menyampaikan, institusi itu dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama.
"Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Enrico, dari perusahaan yang tergabung dalam SKK Migas akan memperhatikan terhadap lingkungan terutama masyarakat di sekitarnya dalam hal meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya dana CSR yang ada tetap akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukkan yang ada, intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya. (*)