Jayapura (Antara Papua) - Komandan Kodim (Dandim) 1711/BVD Letkol Kav Eko Agus Nugroho menegaskan bahwa TNI netral dalam mengawal pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Boven Didul.
"Saya telah tekankan kepada prajurit di jajaran Kodim Boven Digul agar bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun," kata Dandim 1711/BVD Letkol Kav Eko Agus Nugroho dalam keterangan pers yang diterima Antara Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengemukakan penegasan itu telah disampaikan saat melaksanakan upacara bendera dan apel pengecekan personil yang digelar Makodim 1711/BVD melaksanakan apel pengecekan personil pada awal pekan ini.
"Dalam apel pengecekan itu personil yang hadir sebanyak 60 orang anggota Kodim 1711/BVD termasuk anggota Koramil 1711-03/Tanah Merah, saya telah sampaikan bahwa seluruh anggota jajaran kodim untuk tidak terlibat dalam Pilkada," katanya.
Jika hal itu dilanggar, kata Agus, prajurit TNI yang ada di Kodim Boven Digul akan dikenakan sejumlah sanksi dan peraturan yang berlaku dalam institusi.
"Jangan ada satu orang pun personil Kodim yang terlibat atau ikut-ikutan dalam pilkada, karena resikonya cukup berat jika terdapat anggota yang terlibat mendukung salah satu calon bupati atau wakil bupati akan di kenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan bahkan terancam di pecat," katanya.
Menurutnya, TNI bukan alat politik praktis dan juga bukan kendaraan politik praktis, tetapi TNI adalah alat politik negara di bidang pertahanan.
Untuk itu, setiap personil TNI harus benar-benar memahami tugas ini dengan baik.
"Saya telah perintahkan kepada Pasi Intel, Lettu Inf Rony KR agar menyampaikan penekanan ini lewat radio kepada para Danramil untuk selalu memberikan penekanan kepada personilnya dan melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan anggota beserta keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif yang terkait politik praktis," katanya.(*)
"Saya telah tekankan kepada prajurit di jajaran Kodim Boven Digul agar bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun," kata Dandim 1711/BVD Letkol Kav Eko Agus Nugroho dalam keterangan pers yang diterima Antara Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengemukakan penegasan itu telah disampaikan saat melaksanakan upacara bendera dan apel pengecekan personil yang digelar Makodim 1711/BVD melaksanakan apel pengecekan personil pada awal pekan ini.
"Dalam apel pengecekan itu personil yang hadir sebanyak 60 orang anggota Kodim 1711/BVD termasuk anggota Koramil 1711-03/Tanah Merah, saya telah sampaikan bahwa seluruh anggota jajaran kodim untuk tidak terlibat dalam Pilkada," katanya.
Jika hal itu dilanggar, kata Agus, prajurit TNI yang ada di Kodim Boven Digul akan dikenakan sejumlah sanksi dan peraturan yang berlaku dalam institusi.
"Jangan ada satu orang pun personil Kodim yang terlibat atau ikut-ikutan dalam pilkada, karena resikonya cukup berat jika terdapat anggota yang terlibat mendukung salah satu calon bupati atau wakil bupati akan di kenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan bahkan terancam di pecat," katanya.
Menurutnya, TNI bukan alat politik praktis dan juga bukan kendaraan politik praktis, tetapi TNI adalah alat politik negara di bidang pertahanan.
Untuk itu, setiap personil TNI harus benar-benar memahami tugas ini dengan baik.
"Saya telah perintahkan kepada Pasi Intel, Lettu Inf Rony KR agar menyampaikan penekanan ini lewat radio kepada para Danramil untuk selalu memberikan penekanan kepada personilnya dan melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan anggota beserta keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif yang terkait politik praktis," katanya.(*)