Jayapura (Antara Papua) - Kukuh Prionggo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua menggantikan pejabat lama Dori Santosa pada Kamis (29/10).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Kukuh Prionggo, di Jayapura, Kamis, mengatakan langkah pertama yang akan dilaksanakannya adalah melakukan konsolidasi ke dalam atau internal BPK terkait tugas-tugas di Papua.
"Setelah itu, kami akan melihat bagaimana persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual," katanya.
Menurut Kukuh, dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini diharapkan dapat selesai tepat waktu pada 31 Maret 2016.
"Kami juga mengharapkan komitmen dan dukungan dari provinsi, kabupaten dan kota bagi BPK dalam melaksanakan tugas pengawasan," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan keberadaan BPK dapat mendorong provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
"Selain itu, 13 kabupaten yang telah mendapat opini disclaimer diharapkan dapat mempertahankannya bahkan meningkatkannya secara bertahap," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga akan bersinergi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mendorong pemerintah daerah dalam tata kelola keuangannya masing-masing. (*)
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Kukuh Prionggo, di Jayapura, Kamis, mengatakan langkah pertama yang akan dilaksanakannya adalah melakukan konsolidasi ke dalam atau internal BPK terkait tugas-tugas di Papua.
"Setelah itu, kami akan melihat bagaimana persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual," katanya.
Menurut Kukuh, dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini diharapkan dapat selesai tepat waktu pada 31 Maret 2016.
"Kami juga mengharapkan komitmen dan dukungan dari provinsi, kabupaten dan kota bagi BPK dalam melaksanakan tugas pengawasan," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan keberadaan BPK dapat mendorong provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
"Selain itu, 13 kabupaten yang telah mendapat opini disclaimer diharapkan dapat mempertahankannya bahkan meningkatkannya secara bertahap," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga akan bersinergi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mendorong pemerintah daerah dalam tata kelola keuangannya masing-masing. (*)