Jayapura (Antara Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua kini tengah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Papua agar segera membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Sebenarnya kita ditargetkan pada 2016 seluruh kabupaten/kota di papua sudah membentuk TPID, namun nanti kita akan lihat karena masih banyak yang belum. Kami akan coba membentuk seluruhnya, tapi kalau pun tidak, mungkin separuh dari itu," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Joko Supratikto di Jayapura, Senin.
Diungkapkannya, di Papua baru ada dua kota yang Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan angka inflasi, yaitu Merauke dan Jayapura.
"Dulu perhitungannya adalah, ketika kota yang inflasinya belum dihitung oleh BPS kita akan kesulitan memperkirakan inflasi. Karena kita memandang dan sudah ada instruksi presiden bahwa TPID ini sangat penting sebab terkait dengan pengendalian inflasi, dan inflasi itu terlalu tinggi akan menggerus kesejahteraan masyarakat," kata dia.
"Karena itu sudah diinstruksikan bahwa kita harus membentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota, walau di situ belum ada perhitungan inflasi yang resmi oleh BPS," sambung Joko.
Ia menjelaskan, tanpa menggunakan perhitungan dari BPS, BI dan pemerintah daerah bisa menhitung angka inflasi dan datanya dipergunakan untuk menjaga agar harga pasar tetap stabil.
"Dari diskusi yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan pendekatan, dari situ kita bisa menggunakan pola konsumsi. Dengan pendekatan seperti itu dan dengan menggunakan data dari Dinas Perdagangan, kita bisa melakukan perhitungan inflasi yang tidak dibuat oleh BPS tapi untuk kepentingan internal,` ucapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah yang belum membentuk TPID, memerlukan informasi pentingnya pemerintah mengandalikan laju inflasi, dan hal ini yang akan coba dilakukan BI.
"Mungkin perlu sosialisasi mengenai perlunya pengendalian inflasi, jadi pemahaman itu belum merata di semua daerah. Kami akan mendatangi satu persatu tiap kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Seperti Kabupaten Mimika kita usdah diskusi secara intensif untuk pembentukkan TPID di sana," ujar Joko. (*)
"Sebenarnya kita ditargetkan pada 2016 seluruh kabupaten/kota di papua sudah membentuk TPID, namun nanti kita akan lihat karena masih banyak yang belum. Kami akan coba membentuk seluruhnya, tapi kalau pun tidak, mungkin separuh dari itu," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Joko Supratikto di Jayapura, Senin.
Diungkapkannya, di Papua baru ada dua kota yang Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan angka inflasi, yaitu Merauke dan Jayapura.
"Dulu perhitungannya adalah, ketika kota yang inflasinya belum dihitung oleh BPS kita akan kesulitan memperkirakan inflasi. Karena kita memandang dan sudah ada instruksi presiden bahwa TPID ini sangat penting sebab terkait dengan pengendalian inflasi, dan inflasi itu terlalu tinggi akan menggerus kesejahteraan masyarakat," kata dia.
"Karena itu sudah diinstruksikan bahwa kita harus membentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota, walau di situ belum ada perhitungan inflasi yang resmi oleh BPS," sambung Joko.
Ia menjelaskan, tanpa menggunakan perhitungan dari BPS, BI dan pemerintah daerah bisa menhitung angka inflasi dan datanya dipergunakan untuk menjaga agar harga pasar tetap stabil.
"Dari diskusi yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan pendekatan, dari situ kita bisa menggunakan pola konsumsi. Dengan pendekatan seperti itu dan dengan menggunakan data dari Dinas Perdagangan, kita bisa melakukan perhitungan inflasi yang tidak dibuat oleh BPS tapi untuk kepentingan internal,` ucapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah yang belum membentuk TPID, memerlukan informasi pentingnya pemerintah mengandalikan laju inflasi, dan hal ini yang akan coba dilakukan BI.
"Mungkin perlu sosialisasi mengenai perlunya pengendalian inflasi, jadi pemahaman itu belum merata di semua daerah. Kami akan mendatangi satu persatu tiap kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Seperti Kabupaten Mimika kita usdah diskusi secara intensif untuk pembentukkan TPID di sana," ujar Joko. (*)