Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui banyaknya beredar makanan kadaluarsa di wilayah pedalaman sehingga perlu mendapat perhatian serius agar warga setempat ke depan tak mengalami masalah kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengakui banyak kabupaten di pedalaman yang perlu mendapat perhatian terkait beredarnya makanan kadaluarsa.
"Tentunya nanti staf dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar ke kabupaten untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan," katanya.
Hery menjelaskan banyaknya beredar makanan kadaluarsa di wilayah pedalaman masih sangat sulit diawasi.
"Apalagi menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru, di mana pengawasan di kota besar, menghadapi masalah," ujarnya.
Dia menuturkan untuk mengatasi minimnya pengawasan terhadap obat dan makanan ini, aparat pemerintah harus diberdayakan.
"Jadi yang paling masuk akal adalah memberdayakan aparat di daerah yakni pemerintah daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Balai POM bagaimana memberdayakan dan mengedukasi aparat dengan harapan bisa melindungi masyarakat. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengakui banyak kabupaten di pedalaman yang perlu mendapat perhatian terkait beredarnya makanan kadaluarsa.
"Tentunya nanti staf dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar ke kabupaten untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan," katanya.
Hery menjelaskan banyaknya beredar makanan kadaluarsa di wilayah pedalaman masih sangat sulit diawasi.
"Apalagi menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru, di mana pengawasan di kota besar, menghadapi masalah," ujarnya.
Dia menuturkan untuk mengatasi minimnya pengawasan terhadap obat dan makanan ini, aparat pemerintah harus diberdayakan.
"Jadi yang paling masuk akal adalah memberdayakan aparat di daerah yakni pemerintah daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Balai POM bagaimana memberdayakan dan mengedukasi aparat dengan harapan bisa melindungi masyarakat. (*)