Jayapura (Antara Papua) - Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Yan P Mandenas meminta kepada para elit politik untuk bisa bersatu memperjuangkan saham PT Freeport Indonesia bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
"Para elit politik di bawah ini jangan lagi bertikai dan sebaiknya bersatu mendorong pikiran untuk bagaimana membangun masyaraka dan berinvestasi jangka panjang demi meingkatkan transparansi pengelolaan dan penerimaan anggaran yang selama ini diterima oleh Freeport dan juga bisa mendorong masyarakat untuk mandiri mengelola sumber daya alam kita," ujarnya di Jayapura, Kamis.
Mandenas menekankan semua pihak yang merasa berkepentingan pada pengelolaan tambang Freeport, harus bisa berperan untuk memperjuangkan masyarakat adat pemilik lahan yang tanahnya dipakai perusahaan tersebut untuk menambang.
"Saya minta kepada gubernur, kepala daerah, tokoh masyarakat dan para elit politik, harus menjadi bagian penting dalam memperjuangkan agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki saham di Freeport pada kontrak karya berikut," ucapnya.
Mandenas berjanji pihaknya akan berinisiatif untuk berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah pusat agar masyarakat Papua harus mendapatkan saham pada kontrak karya ketiga.
"Dengan mendapatkan saham, maka rakyat Papua tidak bisa dibohongi," sambungnya.
Menurutnya, lebih baik bila kontrak karya Freeport kembali diperpanjang, namun dengan catatan kepemilikkan saham bisa dibagi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adat.
"Akan semakin rumit bisa kontrak Freeport diperpanjang dan datang lagi investor baru," katanya.
Dijelaskannya, Freeport punya peran strategis dalam sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia, karena tidak lepas dari peran pihak asing yang terus mendorong agar bisa berinvestasi di Freeport Indonesia dengan berbagai syarat dalam kontrak karya.
"Sekarang kita akan masuk kepada perpanjangan kontrak karya ketiga, tentunya masyarakat Papua sampai dengan hari ini belum bersuara lantang, tapi jujur saja di Grasberg sudah cukup resah dengan adanya polemik perpanjangan kontrak Freeport," ujar Mandenas. (*)
"Para elit politik di bawah ini jangan lagi bertikai dan sebaiknya bersatu mendorong pikiran untuk bagaimana membangun masyaraka dan berinvestasi jangka panjang demi meingkatkan transparansi pengelolaan dan penerimaan anggaran yang selama ini diterima oleh Freeport dan juga bisa mendorong masyarakat untuk mandiri mengelola sumber daya alam kita," ujarnya di Jayapura, Kamis.
Mandenas menekankan semua pihak yang merasa berkepentingan pada pengelolaan tambang Freeport, harus bisa berperan untuk memperjuangkan masyarakat adat pemilik lahan yang tanahnya dipakai perusahaan tersebut untuk menambang.
"Saya minta kepada gubernur, kepala daerah, tokoh masyarakat dan para elit politik, harus menjadi bagian penting dalam memperjuangkan agar masyarakat dan pemerintah daerah memiliki saham di Freeport pada kontrak karya berikut," ucapnya.
Mandenas berjanji pihaknya akan berinisiatif untuk berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah pusat agar masyarakat Papua harus mendapatkan saham pada kontrak karya ketiga.
"Dengan mendapatkan saham, maka rakyat Papua tidak bisa dibohongi," sambungnya.
Menurutnya, lebih baik bila kontrak karya Freeport kembali diperpanjang, namun dengan catatan kepemilikkan saham bisa dibagi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adat.
"Akan semakin rumit bisa kontrak Freeport diperpanjang dan datang lagi investor baru," katanya.
Dijelaskannya, Freeport punya peran strategis dalam sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia, karena tidak lepas dari peran pihak asing yang terus mendorong agar bisa berinvestasi di Freeport Indonesia dengan berbagai syarat dalam kontrak karya.
"Sekarang kita akan masuk kepada perpanjangan kontrak karya ketiga, tentunya masyarakat Papua sampai dengan hari ini belum bersuara lantang, tapi jujur saja di Grasberg sudah cukup resah dengan adanya polemik perpanjangan kontrak Freeport," ujar Mandenas. (*)