Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan tim pemulihan penyakit pertusis (batuk) rejan ke Distrik Mbua Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
Koordinator Tim Pemulihan Dinas Kesehatan Papua Yamamoto Sasarari ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengatakan tim beranggotakan 20 orang itu terbang dari Jakarta langsung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Namun ketua tim Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean beserta dua orang anggota tiba di Jayapura dan menggelar rapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Papua," ujarnya.
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kejadian luar biasa (KLB) penyakit pertusis (batuk rejan) di Distrik Mbua di Ruang Kerja Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, Selasa sore.
Rapat dihadiri oleh tim dari Kementerian Kesehatan Papua dibawah pimpinan Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean, Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr Silvanus Sumule, koordinator tim penanganan pemulihan KLB pertusis Nduga Yamamoto Sasarari.
Turut hadir dalam rapat Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Emus Gwijangge dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Amad Lokbere.
Pembahasan dalam rapat lebih pada bagaimana tindak lanjut pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan KLB pertusis Mbua dan juga apa yang harus dibawa untuk warga Mbua.
"Kini bukan lagi kita datang ke Distrik Mbua dan dua distrik lainnya untuk melakukan investigasi dan pengambilan data, yang perlu saat ini adalah apa yang kita bawa dan berikan untuk warga disana," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai disela-sela rapat.
Aloysius menjelaskan, hingga kini Dinas Kesehatan Papua masih terus menangani pemulihan KLB pertusis di Mbua.
Dinas Kesehatan juga tengah membentuk tim dan sudah beberapa kali turun ke Mbua untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus imunisasi.
Dinas Kesehatan hingga kini, kata dia, terus mengupayakan anggaran untuk membiayai tim yang sudah dibentuk untuk turun ke Nduga, lantaran hingga kini belum ada dana siaga di Dinas Kesehatan Papua.
"Saya harap jangan sampai Kementerian Kesehatan dobel pelayanan kesehatan di tempat yang sama di Distrik Mbua, karena tim dari Dinas Kesehatan Papua sudah beberapa kali turun ke Mbua dan memberikan pelayanan kesehatan, tim baru pulang dari Mbua setelah memberikan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Dia menyarankan agar Kementerian Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan di lokasi yang berbeda atau di distrik yang lain, bukan lagi di Distrik Mbua.
Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura itu meminta agar tim Kementerian Kesehatan perlu mencari tahu terlebih dahulu apa yang kini dibutuhkan oleh warga, bukan hanya sekedar pelayanan kesehatan.
Tim Kementerian Kesehatan juga diminta agar mempertimbangkan kondisi daerah setempat sebelum turun ke lokasi dan melakukan pelayanan kesehatan.
Aloysius mengingatkan bahwa tidak hanya sisi kesehatan saja yang menjadi perhatian, namun sisi lain juga perlu dilihat dalam penanganan kasus KLB Nduga seperti pembangunan rumah sehat dan air bersih.
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga Amad Lokbere mengatakan kematian bayi dan balita di Distrik Mbua sudah menurun.
"Kematian disana sudah menurun, jadi kami harapkan tim Kementerian Kesehatan yang mau turun berpikir untuk lakukan apa untuk masyarakat disana, masyarakat disana butuh tindakan nyata," katanya disela-sela rapat.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Emus Gwijangge menuturkan hingga kini pihaknya terus berupaya mendorong anggaran pembiayaan program pemulihan KLB pertusis Nduga sehingga bisa digunakan untuk memfasilitasi tim kesehatan yang turun ke lokasi.
"Kami sementara berupaya untuk mendorong pencairan keuangan untuk pemulihan Nduga, kami juga sudah memanggil berbagai pihak untuk membicarakan masalah ini," katanya.
Sementara itu, Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean mengatakan 20 orang anggota tim diturunkan ke Mbua untuk melakukan pelayanan kesehatan.
"Kami ada bawa beberapa dokter dari RS Wahidin Makasar dan juga dari Manado, para dokter yang diajak ini membawa obat dan hendak melakukan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Selain itu, tim juga menginvestigasi mengapa penyakit pertusis bisa masuk sampai ke Distrik Mbua dan menyerang bayi balita, termasuk kemungkinan ada orang dari luar yang membawa penyakit itu ke Mbua atau masyarakat yang membawanya dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Tim akan melakukan investigasi terkait ini, mengapa sampai penyakit pertusis itu bisa masuk sampai ke sana, kemudian kami lakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, sebagian besar anggota tim dari Kementerian Kesehatan sudah berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan menunggu keputusan selanjutnya dari Dinas Kesehatan Papua.
Kesepakatan terakhir dalam rapat koordinasi itu, tim Kementerian Kesehatan tetap turun ke lokasi namun penetapan lokasi akan disepakati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga di Wamena pada pertemuan Rabu (27/1). (*)
Koordinator Tim Pemulihan Dinas Kesehatan Papua Yamamoto Sasarari ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengatakan tim beranggotakan 20 orang itu terbang dari Jakarta langsung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Namun ketua tim Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean beserta dua orang anggota tiba di Jayapura dan menggelar rapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Papua," ujarnya.
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kejadian luar biasa (KLB) penyakit pertusis (batuk rejan) di Distrik Mbua di Ruang Kerja Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, Selasa sore.
Rapat dihadiri oleh tim dari Kementerian Kesehatan Papua dibawah pimpinan Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean, Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr Silvanus Sumule, koordinator tim penanganan pemulihan KLB pertusis Nduga Yamamoto Sasarari.
Turut hadir dalam rapat Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Emus Gwijangge dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga dan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Amad Lokbere.
Pembahasan dalam rapat lebih pada bagaimana tindak lanjut pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan KLB pertusis Mbua dan juga apa yang harus dibawa untuk warga Mbua.
"Kini bukan lagi kita datang ke Distrik Mbua dan dua distrik lainnya untuk melakukan investigasi dan pengambilan data, yang perlu saat ini adalah apa yang kita bawa dan berikan untuk warga disana," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai disela-sela rapat.
Aloysius menjelaskan, hingga kini Dinas Kesehatan Papua masih terus menangani pemulihan KLB pertusis di Mbua.
Dinas Kesehatan juga tengah membentuk tim dan sudah beberapa kali turun ke Mbua untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus imunisasi.
Dinas Kesehatan hingga kini, kata dia, terus mengupayakan anggaran untuk membiayai tim yang sudah dibentuk untuk turun ke Nduga, lantaran hingga kini belum ada dana siaga di Dinas Kesehatan Papua.
"Saya harap jangan sampai Kementerian Kesehatan dobel pelayanan kesehatan di tempat yang sama di Distrik Mbua, karena tim dari Dinas Kesehatan Papua sudah beberapa kali turun ke Mbua dan memberikan pelayanan kesehatan, tim baru pulang dari Mbua setelah memberikan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Dia menyarankan agar Kementerian Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan di lokasi yang berbeda atau di distrik yang lain, bukan lagi di Distrik Mbua.
Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura itu meminta agar tim Kementerian Kesehatan perlu mencari tahu terlebih dahulu apa yang kini dibutuhkan oleh warga, bukan hanya sekedar pelayanan kesehatan.
Tim Kementerian Kesehatan juga diminta agar mempertimbangkan kondisi daerah setempat sebelum turun ke lokasi dan melakukan pelayanan kesehatan.
Aloysius mengingatkan bahwa tidak hanya sisi kesehatan saja yang menjadi perhatian, namun sisi lain juga perlu dilihat dalam penanganan kasus KLB Nduga seperti pembangunan rumah sehat dan air bersih.
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga Amad Lokbere mengatakan kematian bayi dan balita di Distrik Mbua sudah menurun.
"Kematian disana sudah menurun, jadi kami harapkan tim Kementerian Kesehatan yang mau turun berpikir untuk lakukan apa untuk masyarakat disana, masyarakat disana butuh tindakan nyata," katanya disela-sela rapat.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Emus Gwijangge menuturkan hingga kini pihaknya terus berupaya mendorong anggaran pembiayaan program pemulihan KLB pertusis Nduga sehingga bisa digunakan untuk memfasilitasi tim kesehatan yang turun ke lokasi.
"Kami sementara berupaya untuk mendorong pencairan keuangan untuk pemulihan Nduga, kami juga sudah memanggil berbagai pihak untuk membicarakan masalah ini," katanya.
Sementara itu, Direktur Survelens Kementerian Kesehatan dr Jean mengatakan 20 orang anggota tim diturunkan ke Mbua untuk melakukan pelayanan kesehatan.
"Kami ada bawa beberapa dokter dari RS Wahidin Makasar dan juga dari Manado, para dokter yang diajak ini membawa obat dan hendak melakukan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Selain itu, tim juga menginvestigasi mengapa penyakit pertusis bisa masuk sampai ke Distrik Mbua dan menyerang bayi balita, termasuk kemungkinan ada orang dari luar yang membawa penyakit itu ke Mbua atau masyarakat yang membawanya dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Tim akan melakukan investigasi terkait ini, mengapa sampai penyakit pertusis itu bisa masuk sampai ke sana, kemudian kami lakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, sebagian besar anggota tim dari Kementerian Kesehatan sudah berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan menunggu keputusan selanjutnya dari Dinas Kesehatan Papua.
Kesepakatan terakhir dalam rapat koordinasi itu, tim Kementerian Kesehatan tetap turun ke lokasi namun penetapan lokasi akan disepakati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga di Wamena pada pertemuan Rabu (27/1). (*)