Jayapura (Antara Papua) - Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi terus mengupayakan koordinasi untuk memantau warga pelintas batas negara RI dan Papua Nugini.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Suzanna Wanggai di Jayapura, Senin, mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi guna memantau warga Papua Nugini atau Papua Guinea Baru (Papua New Guinea/PNG) maupun warga RI yang sering melintas di wilayah perbatasan Skouw Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
"Karena di wilayah perbatasan itu, tidak ada satu tempat pun didiami oleh warga negara Indonesia, tetapi di situ ada warga negara PNG juga karena ada hubungan kekerabatan sehingga kita terus melakukan upaya sosialisasi, kemudian kesepakatan bersama," katanya.
Ia mengatakan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan antarnegara tersebut, seperti "join verification". Jika ada laporan-laporan yang menyangkut pelintas batas, pihaknya berupaya menyelesaikan bersama pemerintah PNG.
"Baik itu warga kita yang berdomisili di wilayah PNG, kita akan turun untuk meninjau bersama,"katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga butuh kerja sama dan koordinasi yang baik antarpemerintah kota maupun kabupaten Jayapura.
"Mengenai permasalahan pelintas batas, bukan saja tanggung jawab badan perbatasan dan pemerintah Indonesia, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah PNG," katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pihak dan masyarakat yang berada di wilayah perbatasab juga dapat bekerja sama dengan pemerintah sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan stabil di wilayah perbatasan.(*)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Suzanna Wanggai di Jayapura, Senin, mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi guna memantau warga Papua Nugini atau Papua Guinea Baru (Papua New Guinea/PNG) maupun warga RI yang sering melintas di wilayah perbatasan Skouw Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
"Karena di wilayah perbatasan itu, tidak ada satu tempat pun didiami oleh warga negara Indonesia, tetapi di situ ada warga negara PNG juga karena ada hubungan kekerabatan sehingga kita terus melakukan upaya sosialisasi, kemudian kesepakatan bersama," katanya.
Ia mengatakan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan antarnegara tersebut, seperti "join verification". Jika ada laporan-laporan yang menyangkut pelintas batas, pihaknya berupaya menyelesaikan bersama pemerintah PNG.
"Baik itu warga kita yang berdomisili di wilayah PNG, kita akan turun untuk meninjau bersama,"katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga butuh kerja sama dan koordinasi yang baik antarpemerintah kota maupun kabupaten Jayapura.
"Mengenai permasalahan pelintas batas, bukan saja tanggung jawab badan perbatasan dan pemerintah Indonesia, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah PNG," katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pihak dan masyarakat yang berada di wilayah perbatasab juga dapat bekerja sama dengan pemerintah sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan stabil di wilayah perbatasan.(*)