Timika (Antara Papua) - Legislator di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai mengapresiasi kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 12 persen menjadi 9 persen agar dapat mendorong tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah.
"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sebagai wujud adanya upaya serius dari pemerintah dalam memperhatikan sektor UKM terutama di daerah. Harapan kami agar kebijakan ini ditindaklanjuti oleh bank-bank penyalur KUR agar dapat memberikan kemudahan bantuan kepada UKM di daerah," kata Wilhelmus di Timika, Sabtu.
Ia meminta pihak perbankan yang ditunjuk menyalurkan KUR agar tidak hanya mengakomodasi penyaluran kredit kepada UKM yang sudah lama menjadi binaannya, tetapi juga kepada pelaku UKM pemula. Para pelaku UKM pemula, katanya, sangat membutuhkan dukungan permodalan untuk menopang usaha mereka.
"Penyaluran KUR ini jangan hanya fokus pada pelaku UKM yang sudah mandiri, tetapi juga dapat menyasar pelaku UKM pemula yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Jangan juga disalurkan kepada pengusaha kelas menengah ke atas," tutur Wilhelmus, politisi dari Partai Hanura itu.
Dari informasi yang diterima, katanya, pemerintah akan memperbesar kapasitas KUR tahun ini dari rencana awal sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun.
Alokasi dana KUR yang sangat besar itu, diharapkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UKM di wilayah Papua.
Para pelaku UKM di wilayah Papua yang dapat memanfaatkan fasilitas KUR dimaksud, katanya, seperti ibu-ibu pedagang lokal (Mama-mama Papua) yang biasa berjualan pinang, sayur-mayur, umbi-umbian, kerajinan tangan seperti tas noken dan lainnya.
Agar penyaluran KUR bisa menyasar pelaku UKM seperti itu, katanya, maka sangat dibutuhkan peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendataan pelaku UKM di daerah sekaligus melakukan sosialisasi program pemerintah tersebut.
"Kami minta perbankan yang menyalurkan KUR jangan terlalu mempersulit realisasi permohonan kredit kepada para pelaku UKM karena mereka hanya bertugas untuk merealisasikan dana yang telah disiapkan pemerintah. Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan bank penyalur," tutur Wilhelmus.
Mantan anggota DPRD Mimika tiga periode itu menilai selama ini pelaku UKM di Papua terutama yang bermukim di wilayah pedalaman yang jauh dari akses perbankan sangat sulit untuk mendapatkan kucuran kredit, termasuk KUR.
Lembaga perbankan setempat, katanya, sulit mengakses pelaku UKM di pedalaman terutama warga asli Papua karena kesulitan sarana transportasi (biaya transportasi ke pedalaman juga mahal) dan tidak adanya dukungan serta peran-serta pemerintah daerah setempat.
Kondisi tersebut, katanya, merupakan sebuah ironi lantaran warga asli Papua sebagian besar bermukim di distrik (kecamatan) dan kampung-kampung pedalaman serta pesisir pantai.
"Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah ini jika bisa diimplementasikan dengan baik sampai ke kampung-kampung di pedalaman Papua maka akan sangat membantu untuk mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan di daerah pedalaman. Selama ini masyarakat di pedalaman Papua jarang mendapatkan kucuran kredit perbankan, dan hanya mengharapkan proyek pemerintah. Itupun sangat jarang," ujarnya. (*)
"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sebagai wujud adanya upaya serius dari pemerintah dalam memperhatikan sektor UKM terutama di daerah. Harapan kami agar kebijakan ini ditindaklanjuti oleh bank-bank penyalur KUR agar dapat memberikan kemudahan bantuan kepada UKM di daerah," kata Wilhelmus di Timika, Sabtu.
Ia meminta pihak perbankan yang ditunjuk menyalurkan KUR agar tidak hanya mengakomodasi penyaluran kredit kepada UKM yang sudah lama menjadi binaannya, tetapi juga kepada pelaku UKM pemula. Para pelaku UKM pemula, katanya, sangat membutuhkan dukungan permodalan untuk menopang usaha mereka.
"Penyaluran KUR ini jangan hanya fokus pada pelaku UKM yang sudah mandiri, tetapi juga dapat menyasar pelaku UKM pemula yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Jangan juga disalurkan kepada pengusaha kelas menengah ke atas," tutur Wilhelmus, politisi dari Partai Hanura itu.
Dari informasi yang diterima, katanya, pemerintah akan memperbesar kapasitas KUR tahun ini dari rencana awal sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun.
Alokasi dana KUR yang sangat besar itu, diharapkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UKM di wilayah Papua.
Para pelaku UKM di wilayah Papua yang dapat memanfaatkan fasilitas KUR dimaksud, katanya, seperti ibu-ibu pedagang lokal (Mama-mama Papua) yang biasa berjualan pinang, sayur-mayur, umbi-umbian, kerajinan tangan seperti tas noken dan lainnya.
Agar penyaluran KUR bisa menyasar pelaku UKM seperti itu, katanya, maka sangat dibutuhkan peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendataan pelaku UKM di daerah sekaligus melakukan sosialisasi program pemerintah tersebut.
"Kami minta perbankan yang menyalurkan KUR jangan terlalu mempersulit realisasi permohonan kredit kepada para pelaku UKM karena mereka hanya bertugas untuk merealisasikan dana yang telah disiapkan pemerintah. Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan bank penyalur," tutur Wilhelmus.
Mantan anggota DPRD Mimika tiga periode itu menilai selama ini pelaku UKM di Papua terutama yang bermukim di wilayah pedalaman yang jauh dari akses perbankan sangat sulit untuk mendapatkan kucuran kredit, termasuk KUR.
Lembaga perbankan setempat, katanya, sulit mengakses pelaku UKM di pedalaman terutama warga asli Papua karena kesulitan sarana transportasi (biaya transportasi ke pedalaman juga mahal) dan tidak adanya dukungan serta peran-serta pemerintah daerah setempat.
Kondisi tersebut, katanya, merupakan sebuah ironi lantaran warga asli Papua sebagian besar bermukim di distrik (kecamatan) dan kampung-kampung pedalaman serta pesisir pantai.
"Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah ini jika bisa diimplementasikan dengan baik sampai ke kampung-kampung di pedalaman Papua maka akan sangat membantu untuk mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan di daerah pedalaman. Selama ini masyarakat di pedalaman Papua jarang mendapatkan kucuran kredit perbankan, dan hanya mengharapkan proyek pemerintah. Itupun sangat jarang," ujarnya. (*)