Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua sepakat untuk membentuk tim pengawasan di ruang ortopedi Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.
"Kami di UP2KP sudah sepakat bentuk tim untuk mengawasi sekaligus melakukan sidak/inpeksi mendadak untuk memastikan apakah pelayanan di ruang ortopedi Rumah Sakit Jayapura sudah berjalan maksimal atau belum pada Februari ini," kata Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP Alexander Krisifu di Jayapura, Kamis.
Pihaknya sudah membaca pernyataan dari Rumah Sakit Jayapura di media massa bahwa akan memaksimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di ruang ortopedi pada Februari ini.
"Kami sudah dengar pernyataan dari rumah sakit dok II bahwa pada Februari ini pasien ortopedi sudah terlayani dan berjalan maksimal," ujarnya.
Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan, khususnya di ruang ortopedi, karena hingga kini banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di ruang tersebut.
"Hingga kini banyak masyarakat yang mengeluh karena ketika patah tulang dan dirujuk ke ruang ortopedi, pihak rumah sakit membebankan keluarga untuk membeli pen yang harganya jutaan rupiah," ujarnya.
Dia mengatakan tim yang dibentuk akan melakukan pengawasan pada Senin (15/2).
Alexander berharap, dengan pengawasan yang dilakukan, pelayanan di ruang ortopedi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan lagi dari masyarakat.
"Ini masalah klasik yang dari tahun ke tahun masalahnya sama, yakni terkait implan atau pen operasi," kata Alex. (*)
"Kami di UP2KP sudah sepakat bentuk tim untuk mengawasi sekaligus melakukan sidak/inpeksi mendadak untuk memastikan apakah pelayanan di ruang ortopedi Rumah Sakit Jayapura sudah berjalan maksimal atau belum pada Februari ini," kata Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP Alexander Krisifu di Jayapura, Kamis.
Pihaknya sudah membaca pernyataan dari Rumah Sakit Jayapura di media massa bahwa akan memaksimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di ruang ortopedi pada Februari ini.
"Kami sudah dengar pernyataan dari rumah sakit dok II bahwa pada Februari ini pasien ortopedi sudah terlayani dan berjalan maksimal," ujarnya.
Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan, khususnya di ruang ortopedi, karena hingga kini banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di ruang tersebut.
"Hingga kini banyak masyarakat yang mengeluh karena ketika patah tulang dan dirujuk ke ruang ortopedi, pihak rumah sakit membebankan keluarga untuk membeli pen yang harganya jutaan rupiah," ujarnya.
Dia mengatakan tim yang dibentuk akan melakukan pengawasan pada Senin (15/2).
Alexander berharap, dengan pengawasan yang dilakukan, pelayanan di ruang ortopedi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan lagi dari masyarakat.
"Ini masalah klasik yang dari tahun ke tahun masalahnya sama, yakni terkait implan atau pen operasi," kata Alex. (*)