Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati hasil pilkada serentak 9 Desember 2015, kepada Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Kamis, mengatakan pengusulan penundaan pelantikan kepala daerah di Papua itu telah resmi dilayangkan ke Mendagri.
"Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pelantikan bupati dan wakil bupati agar dapat digelar serentak paling lambat Juni 2016," katanya.
Hery menjelaskan dalam surat yang dilayangkan kepada Mendagri itu, Gubernur Lukas berpandangan satu dari 11 kabupaten (Mamberamo Raya) masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua rencananya baru akan memproses pengajuan pemberkasan sebelas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih secara kolektif pada Maret 2016," ujarnya lagi.
Dia menuturkan pula, apalagi hingga kini, dari 10 kabupaten yang sudah ditetapkan bupati dan wakil bupati terpilihnya, baru 7 kabupaten yang mengusulkan namun berkasnya pun belum benar-benar lengkap.
"Karena itu, kami mengusulkan pelantikan digelar serentak sambil menunggu sengketa di MK selesai, sekaligus melengkapi seluruh berkas yang masih kurang itu," katanya lagi.
Pihaknya telah menerima radiogram Mendagri yang menginstruksikan Pemprov Papua untuk mengakomodir pelantikan 10 bupati dan wakil bupati terpilih pada 17 Februari 2016.
"Kini kami masih menunggu surat tanggapan dari Mendagri berkaitan dengan surat usulan penundaan itu, harapannya digelar sesuai wacana KPU secara nasional pada Juni, tapi kami tunggu saja dulu apa isi surat tanggapan dari Mendagri," ujarnya pula. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Kamis, mengatakan pengusulan penundaan pelantikan kepala daerah di Papua itu telah resmi dilayangkan ke Mendagri.
"Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pelantikan bupati dan wakil bupati agar dapat digelar serentak paling lambat Juni 2016," katanya.
Hery menjelaskan dalam surat yang dilayangkan kepada Mendagri itu, Gubernur Lukas berpandangan satu dari 11 kabupaten (Mamberamo Raya) masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua rencananya baru akan memproses pengajuan pemberkasan sebelas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih secara kolektif pada Maret 2016," ujarnya lagi.
Dia menuturkan pula, apalagi hingga kini, dari 10 kabupaten yang sudah ditetapkan bupati dan wakil bupati terpilihnya, baru 7 kabupaten yang mengusulkan namun berkasnya pun belum benar-benar lengkap.
"Karena itu, kami mengusulkan pelantikan digelar serentak sambil menunggu sengketa di MK selesai, sekaligus melengkapi seluruh berkas yang masih kurang itu," katanya lagi.
Pihaknya telah menerima radiogram Mendagri yang menginstruksikan Pemprov Papua untuk mengakomodir pelantikan 10 bupati dan wakil bupati terpilih pada 17 Februari 2016.
"Kini kami masih menunggu surat tanggapan dari Mendagri berkaitan dengan surat usulan penundaan itu, harapannya digelar sesuai wacana KPU secara nasional pada Juni, tapi kami tunggu saja dulu apa isi surat tanggapan dari Mendagri," ujarnya pula. (*)